JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengecam maraknya pemalakan yang dialami para sopir bajaj di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Terutama, pungutan liar (pungli) berkedok uang parkir di kawasan tersebut yang kerap menggetok tarif mahal tinggi hingga Rp 100.000.
"Ini jelas merugikan rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya di sana, dan tidak boleh dibiarkan. Tanah Abang adalah kawasan strategis, sehingga harus bebas dari praktik-praktik tidak terpuji seperti ini," ujar Kenneth dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Pria yang Palak Sopir Bajaj di Tanah Abang Jakpus Ditangkap Polisi
Menurut dia. salah satu akar masalah dari suburnya pungutan liar di Tanah Abang adalah sistem perparkiran yang belum tertata secara menyeluruh dan tidak transparan.
Sebagai solusi, ia mendorong penerapan sistem parkir resmi berbasis nontunai atau cashless di seluruh kawasan strategis di ibu kota, termasuk Tanah Abang.
Dengan sistem cashless, seluruh transaksi akan tercatat secara digital dan meminimalisir adanya parkir liar.
"Kalau kita sudah menggunakan sistem parkir resmi yang cashless, semuanya akan lebih mudah dikontrol dan dipilah. Mana yang benar-benar resmi, mana yang liar, itu bisa langsung terlihat. Tidak ada lagi alasan untuk menarik uang secara sembarangan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kebiasaan masyaramat yang masih menggunakan transaksi tunai di area pasar yang membuka celah praktik parkir liar.
"Kalau masih menggunakan uang cash, ya sulit membedakan. Orang bisa saja mengaku sebagai petugas parkir padahal itu parkir liar. Tapi kalau sudah cashless, semua harus masuk sistem. Di luar itu, kita anggap saja parkir liar dan harus ditindak tegas," kata dia.
Ia juga menuntut adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memberantas praktik pemalakan di Jakarta.
Baca juga: Sopir Bajaj Diduga Dipalak di Tanah Abang, Setoran Disebut Capai Rp 100.000 per Hari
Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera berkolaborasi dengan kepolisian agar para pelaku pemalakan dapat dihukum secara pidana.
"Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tapi sudah mengarah pada aksi premanisme. Satpol PP, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta beserta aparat kepolisian harus turun tangan, melakukan patroli rutin, serta menindak pelaku agar ada efek jera," kata dia.
Kenneth juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan di titik-titik yang rawan dikuasai oleh juru parkir liar di Tanah Abang.
Menurut dia, Satpol PP memegang peranan krusial sebagai garda terdepan penegak peraturan daerah dan penjaga ketertiban umum.
"Satpol PP harus lebih aktif lagi dalam melakukan penertiban parkir liar, dan memastikan hanya parkir resmi yang beroperasi. Kalau ada yang memungut di luar sistem, itu harus langsung ditindak di tempat," kata Kenneth.
Sebagai langkah jangka panjang, ia berharap pemerintah dapat segera melakukan penataan parkir di kawasan Tanah Abang agar terhindar dari pungli dan pemalakan.
"Kita ingin sopir bajaj dan masyarakat merasa aman, tidak ada lagi tekanan atau pungutan yang tidak jelas. Ini soal keberpihakan kepada rakyat kecil," imbuh dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
