JAKARTA, KOMPAS – Pasokan bahan baku untuk mendukung rencana penerapan mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026 masih memadai untuk tahap awal. Meski demikian, konsumsi biodiesel yang meningkat seiring dengan implementasi program B50 berpotensi menekan keseimbangan pasokan CPO untuk ekspor dan kebutuhan domestik.
Asosiasi produsen kelapa sawit menilai kesiapan bahan baku untuk implementasi mandatori biodiesel B50 pada dasarnya masih relatif memadai. Setidaknya, untuk tahap awal penerapan yang direncanakan dimulai pada pertengahan tahun ini.
Namun, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menegaskan, keberlanjutan program tersebut untuk jangka menengah-panjang akan sangat bergantung pada peningkatan produktivitas sawit, terutama dari kebun rakyat.
Seperti diberitakan Kompas.id (10/4/2026), Di tengah tren fluktuatif harga minyak global, pemerintah tetap mendorong percepatan implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang.
Pemerintah menilai, program itu tetap dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi di tengah ketidakpastian global. Terkait kesiapan implementasi B-50, Bahlil mengungkapkan, tahap uji coba saat ini telah dilakukan dan sudah mencapai 60-70 persen. Pengujian dilakukan pada berbagai moda, mulai dari alat berat, kereta api, kapal, hingga mobil.
Eddy menjelaskan, produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 51,6 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta ton digunakan untuk kebutuhan pangan dan 13 juta ton untuk biodiesel, sehingga total konsumsi domestik mencapai 23 juta ton.
“Kalau nanti naik ke B50, kebutuhan biodiesel dalam setahun bisa bertambah sekitar 3 juta ton menjadi 16 juta ton. Tetapi karena implementasinya dimulai pertengahan tahun, tambahan kebutuhan itu kemungkinan hanya sekitar 1,5 juta sampai 1,7 juta ton,” ujar Eddy, saat dihubungi Kamis (13/4/2026).
Berdasarkan perhitungan tersebut, Eddy menilai pasokan CPO masih mencukupi untuk mendukung implementasi awal B50. Total konsumsi domestik diperkirakan akan mencapai sekitar 26 juta ton per tahun, sehingga masih terdapat ruang untuk ekspor.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap ekspor jika permintaan domestik meningkat signifikan seiring berlakunya B50. “Kalau kebutuhan dalam negeri naik, otomatis porsi ekspor akan berkurang. Ini harus dijaga keseimbangannya,” katanya.
Dari sisi harga, peningkatan serapan domestik berpotensi mendorong kenaikan harga minyak sawit dan tandan buah segar (TBS). Namun, Eddy mengingatkan, lonjakan harga yang terlalu tinggi justru dapat menekan daya saing ekspor. Hal ini pernah terjadi pada 2024 ketika ekspor sawit Indonesia mengalami penurunan.
Jika PSR dapat dipercepat, produksi nasional berpotensi meningkat hingga di atas 60 juta ton.
Eddy juga mengungkit adanya risiko tekanan penerapan B50 atas fiskal. Pasalnya, insentif biodiesel berasal dari pungutan ekspor sawit. Jika konsumsi domestik meningkat, volume ekspor berpotensi berkurang, sehingga konsekuensi bisa menerima penerimaan negara.
“Kalau ekspor berkurang, pungutan juga berkurang. Ini perlu diperhitungkan dalam keberlanjutan program,” ujarnya.
Salah satu kunci utama keberhasilan B50 terletak pada peningkatan produksi nasional. Menurut Eddy, pertumbuhan produksi saat ini sebagian besar ditopang oleh kebun perusahaan yang telah melakukan peremajaan dan mulai memasuki masa panen.
Sebaliknya, program peremajaan sawit rakyat (PSR) dinilai masih berjalan lambat. Padahal, jika PSR dapat dipercepat, produksi nasional berpotensi meningkat hingga di atas 60 juta ton.
Hambatan utama PSR, menurut Eddy, berasal dari sisi petani yang enggan menebang tanaman tua karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa tunggu tanam ulang. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga TBS yang saat ini berada di kisaran Rp 3.000–Rp 3.600 per kilogram.
“Petani berpikir, kalau ditebang, mereka tidak punya penghasilan. Jadi, perlu ada insentif, misalnya jaminan hidup selama masa peremajaan,” kata Eddy.
Pengalaman di kebun plasma menunjukkan, produktivitas sawit dapat meningkat signifikan setelah peremajaan. Dalam kurun 4–5 tahun, produksi dapat mencapai 20 ton per hektar per tahun jika menggunakan bibit unggul dan pengelolaan yang baik.
Kendala lain adalah persoalan perizinan, terutama bagi kebun rakyat yang berada di kawasan hutan sehingga tidak dapat mengakses dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk peremajaan, yang nilainya mencapai Rp 60 juta per hektar.
Menurut Eddy, tanpa percepatan PSR dan penyelesaian masalah perizinan tersebut, keseimbangan antara kebutuhan domestik, baik untuk energi maupun pangan, dengan ekspor akan sulit dicapai. “Tidak ada pilihan lain, produksi harus ditingkatkan. Itu kunci agar B50 berjalan tanpa mengganggu ekspor dan kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.
Implementasi B50 berpotensi menambah beban insentif yang sangat besar bagi BPDPKS jika disparitas harga sawit dan solar internasional kembali melebar.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, peningkatan bertahap dari B20 hingga B40 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong bauran energi berbasis sawit sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor solar.
Indonesia resmi menerapkan B40 mulai Januari 2025, naik dari B35 yang dimulai pada 2023. Hingga semester I-2025, serapan biodiesel tercatat 6,8 juta kiloliter (KL) atau 50 persen dari target tahunan 13,5 juta KL.
Setelah B40, pemerintah menegaskan rencana untuk menaikkan mandat ke B50 pada 2026, dengan proyeksi kebutuhan sekitar 19 juta KL biodiesel per tahun, naik signifikan dari alokasi B40 yang sebesar 15,6 juta KL.
Abra mengingatkan, keberlanjutan B50 akan bergantung pada stabilitas pendanaan. “Tanpa desain fiskal yang adaptif, misalnya diversifikasi sumber insentif atau mekanisme berbagi risiko, kebijakan ini berpotensi menjadi beban tambahan bagi APBN ketika harga minyak dunia melemah dan penerimaan levy (punggutan ekspor) ekspor sawit turun,” kata Abra.
Dari sisi pasokan, lanjut Abra, kapasitas produksi biodiesel nasional telah mendekati kebutuhan B50, meski belum sepenuhnya mencukupi. Dengan kapasitas terpasang 19,6 juta KL per tahun dan utilisasi sekitar 85 persen, produksi riil biodiesel mencapai 16,7 juta KL.
Angka itu cukup untuk memenuhi kebutuhan B40 yang sebesar 15,6 juta KL. Namun, masih belum cukup untuk menopang B50 yang diproyeksikan mencapai 19 juta KL.
Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek fiskal. Selisih harga antara biodiesel berbasis sawit dan solar fosil masih harus ditutup melalui insentif dari BPDPKS.
Dalam praktiknya, beban ini tidak kecil. Pada program B30 tahun 2021, dukungan dana mencapai Rp 46 triliun, sementara tambahan dana untuk menopang B40 pada 2025 diperkirakan sebesar Rp 16,8 triliun.
“Oleh karena itu, implementasi B50 berpotensi menambah beban insentif yang sangat besar bagi BPDPKS jika disparitas harga sawit dan solar internasional kembali melebar,” katanya.
Data terbaru menunjukkan, disparitas harga justru melebar. Pada periode Juni–September 2025, harga biodiesel relatif stabil di kisaran Rp 12.900–Rp 13.900 per liter, sementara harga solar internasional turun hingga sekitar Rp 8.900 per liter. Akibatnya, selisih subsidi meningkat dari sekitar Rp 3.600 per liter pada Juli menjadi Rp 5.000 per liter pada September.
Sebagai gambaran, kata Abra, simulasi memperlihatkan sensitivitas yang tinggi terhadap harga minyak dunia. Ketika harga minyak turun ke level 60 dolar AS per barel, selisih subsidi berpotensi melebar hingga Rp 5.700 per liter. Sebaliknya, jika harga naik ke 80 dolar AS per barel, gap menyempit ke sekitar Rp 3.600 per liter.
“Artinya, semakin rendah harga minyak dunia, semakin besar kebutuhan subsidi biodiesel,” ujar Abra.
Di sisi lain, sumber pendanaan subsidi juga tidak sepenuhnya stabil. Skema saat ini bergantung pada pungutan ekspor sawit. Jika harga atau volume ekspor menurun, penerimaan ikut tertekan. Situasi itu menimbulkan double squeeze, yakni kondisi ketika pengeluaran naik tapi pemasukan turun.
“Jika dana BPDPKS tak cukup, APBN berpotensi jadi penyangga tambahan, menambah tekanan fiskal,” lanjutnya.
Tekanan terhadap APBN itu datang di tengah persoalan struktural sektor energi. Data menunjukkan, nilai impor bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4 persen per tahun sepanjang 2020–2024, mencapai 37,7 miliar dolar AS pada 2024. Rasio impor terhadap kebutuhan nasional bahkan mencapai 37,74 persen, melampaui target pemerintah.
Kondisi ini menegaskan bahwa program biodiesel, termasuk rencana B50, tidak hanya menjadi instrumen transisi energi, tetapi juga semestinya jadi strategi untuk menekan ketergantungan impor. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada desain kebijakan yang matang.
Apalagi, pada saat yang sama, ruang fiskal pemerintah juga kian terbatas. Realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp 218 triliun. Dalam Rancangan APBN 2026, alokasi subsidi energi dipatok Rp 210 triliun dengan tambahan kompensasi Rp 115,9 triliun, sehingga total dukungan fiskal terhadap stabilitas harga energi mendekati Rp 326 triliun.
“Subsidi energi masih menjadi beban signifikan bagi APBN meski arah kebijakan sudah diarahkan ke pengurangan secara bertahap,” ujar Abra.
Ironisnya, sebagian besar subsidi tersebut belum tepat sasaran. Data menunjukkan, sekitar 82 persen justru dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah-atas. Tanpa reformasi penyaluran, beban fiskal berisiko terus membengkak tanpa memberikan dampak optimal bagi kelompok rentan.
