HARIAN FAJAR, JAKARTA – Teka-teki mengenai kepentingan strategis Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia akhirnya mulai terkuak. Fokus utama Washington untuk mengamankan izin terbang lintas militer di langit Nusantara memicu spekulasi besar. Apakah ini terkait ketegangan AS dengan Iran?
Rencana ambisius ini mencuat setelah pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari lalu. Dokumen rahasia yang diungkap oleh The Sunday Guardian menyebutkan bahwa AS telah mengajukan proposal otoritas akses lintas udara menyeluruh (comprehensive overflight clearance) yang diduga telah disetujui dalam pertemuan tersebut.
Menindaklanjuti pertemuan para pemimpin negara tersebut, Departemen Perang AS mengirimkan dokumen berjudul “Operationalizing U.S. Overflight” kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari 2026. Dalam dokumen itu, AS mengusulkan agar pesawat militernya diberikan akses terus-menerus melalui sistem pemberitahuan, bukan lagi izin kasus per kasus yang memakan waktu lama.
Teks dokumen tersebut menyatakan dengan jelas tujuannya: “Pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat AS melalui wilayah udara Indonesia untuk operasi darurat, tujuan tanggap krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama.”
Lebih jauh lagi, dokumen tersebut menetapkan bahwa “pesawat AS dapat langsung melintas setelah pemberitahuan hingga pemberitahuan penonaktifan selanjutnya oleh Amerika Serikat.” Skema ini secara signifikan akan meningkatkan mobilitas militer AS di koridor strategis antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Posisi Strategis Indonesia
Secara geografis, wilayah udara Indonesia adalah jalur nadi utama bagi proyeksi kekuatan militer AS. Penambahan akses di Indonesia akan melengkapi jaringan pangkalan dan izin lintas yang sudah dimiliki AS dengan sekutu utamanya seperti Australia, Filipina, dan Jepang.
Kabarnya, kesepakatan ini akan diresmikan dalam waktu dekat. Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dijadwalkan terbang ke Washington pada 15 April untuk menandatangani perjanjian tersebut bersama Menteri Perang AS, Pete Hegseth.
Klarifikasi Kemhan
Menanggapi isu panas ini, Kepala Biro Informasi Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, langsung memberikan pernyataan resmi untuk meredam kekhawatiran publik. Ia memastikan bahwa kedaulatan udara Indonesia tidak akan diserahkan begitu saja kepada pihak asing.
“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia,” tegas Rico dalam siaran persnya, Senin (13/4).
Rico menjelaskan bahwa setiap skema kerja sama pertahanan selalu dihitung dengan matang agar menguntungkan kepentingan nasional dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Ia membantah narasi yang menyebut militer asing memiliki kebebasan mutlak tanpa pengawasan di langit RI.
“Jika skema kerja sama itu dirasa tidak menguntungkan Indonesia, maka pemerintah berhak menolak dan memegang kendali penuh terhadap wilayah kedaulatan negara,” pungkas jenderal bintang satu tersebut.
Kini publik menanti, apakah kerja sama ini murni untuk penguatan pertahanan bersama, ataukah Indonesia secara tidak langsung sedang ditarik masuk ke dalam pusaran konflik strategis kekuatan besar dunia. (*)
