Pantau - Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah Mahmoud Komati memperingatkan sikap Pemerintah Lebanon berpotensi memicu perpecahan internal dan membawa negara ke situasi tidak stabil.
Peringatan Risiko Perpecahan InternalKomati menyatakan pihaknya selama ini masih menahan diri terhadap kebijakan pemerintah meski dinilai bermasalah.
"Kami terus memberikan toleransi atas kesalahan pemerintah ini. Namun, jika terus berpegang pada kebijakan yang sama, maka kami memperkirakan hal itu akan membawa negara ini ke dalam kekacauan, perpecahan internal, dan situasi yang konsekuensinya tidak diinginkan," ujarnya.
Ia menilai meningkatnya kritik publik terhadap pemerintah menunjukkan adanya ketidakpuasan atas arah kebijakan yang dianggap mengarah pada subordinasi terhadap Amerika Serikat dan Israel.
"Apa yang kami lihat hari ini, gelombang kritik publik terhadap negara, pemerintah, dan arahnya menuju subordinasi kepada AS dan Israel," tambahnya.
Hubungan dengan Pemerintah dan Tekanan AsingKomati menegaskan Hizbullah masih menjadi bagian dari pemerintahan Lebanon dan tetap berpartisipasi untuk menjaga stabilitas minimal di tengah situasi konflik.
Namun, ia menilai pemerintah semakin sering mengambil keputusan yang merugikan kelompok perlawanan.
"Dan pemerintah semakin sering mengambil keputusan yang merugikan gerakan perlawanan. Padahal, gerakan perlawananlah yang membela Lebanon dan kedaulatannya demi pembebasannya, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pemerintah," ujarnya.
Ia juga menuding adanya tekanan dari Amerika Serikat dan kepentingan Israel yang memengaruhi kebijakan pemerintah Lebanon.
