JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Alih-alih meresponnya, Tito justru kembali mempertanyakan sistem pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat.
BACA JUGA:Sosok Annie Areeya, Wanita Seksi yang Viral karena Liburan dengan Aisar Khaled di Thailand
"Yang milih siapa? Rakyat. Rakyat iya kan. Sudah itu saja,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senin, 13 April 2026.
Menurutnya, fenomena ini membuka pertanyaan tentang efektivitas mekanisme rekrutmen melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.
Ia menegaskan bahwa sistem tersebut tidak selalu menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas.
BACA JUGA:Kendalikan Penurunan Tanah Jakarta, Pemprov DKI Bakal Wajibkan Air Perpipaan
“Artinya apa, apakah ini ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Dan ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” ujarnya.
Eks Kapolri ini juga menyinggung faktor lain seperti kesejahteraan, moral hazard, serta integritas kepala daerah yang turut berpengaruh terhadap munculnya kasus-kasus korupsi.
Lebih lanjut, ia menilai maraknya OTT dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya problem sistematis. Salah satu yang disorot adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.
BACA JUGA:Pakuwon Mall Bekasi Hadirkan Promo 50 Persen Dining Cashback, Nikmati Kuliner Hemat hingga Mei 2026
"Tapi saya berpikir tidak hanya melihat case-nya saja. Ini kan sudah beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya kan ada problema yang sistematis, begitu. Ada problem yang mendasar," ungkapnya.
Dia pun menekankan, sistem pilkada langsung memang memiliki sisi positif, tetapi juga menyimpan sejumlah kelemahan.
"Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada," imbuhnya.
"Pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya, ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya ya biaya politik yang mahal, dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik. Kira-kira gitu, sudah itu aja," jelasnya.
