Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan dua proyek jalan tol terpanjang yakni Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (Getaci) dan Tol Gilimanuk-Mengwi yang dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung terealisasi karena menghadapi berbagai kendala. Keputusan untuk mengeksekusi megaproyek ini pun kini berada di bawah tangan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintahan Prabowo mengungkap komitmennya melanjutkan pengembangan proyek infrastruktur di sektor konektivitas, termasuk Tol Getaci & Tol Gilimanuk-Mengwi. Pembangunan proyek jalan tol ini dirancang sebagai solusi kemacetan dan disparitas ekonomi.
Namun, hingga memasuki tahun 2026, deru mesin konstruksi di jalur-jalur tersebut masih belum terdengar secara masif akibat berbagai kendala fundamental. Padahal, apabila terealisasi Tol Getaci bakal menjadi ruas terpanjang di RI, sedangkan Tol Gilimanuk - Mengwi akan menjadi yang terpanjang di Bali.
Mandeknya kedua proyek ini menciptakan efek domino yang tidak sedikit, mulai dari ketidakpastian lahan hingga terhambatnya arus logistik nasional.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Pemerintah Provinsi Bali yang menyuarakan kepastian pembangunan Tol Gilimanuk—Mengwi. Mandeknya Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mulai memicu keresahan di tengah masyarakat Bali akibat ketidakjelasan jadwal konstruksi yang terus bergeser.
Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, menyatakan bahwa belum adanya perkembangan signifikan pada proyek ini kini menjadi beban moral bagi pemerintah daerah.
Baca Juga
- Menteri PU Ungkap Biang Kerok Proyek Tol Getaci Belum Dapat Investor
- Kabar Terbaru Proyek Tol Getaci Usai Sempat Gagal Dapat Investor
- Mau Dilelang Tahun Depan, Tol Getaci Masih dalam Tahap Penyiapan
Ilustrasi pembangunan jalan tol/Dok. PUPR
Padahal, kata dia, ekspektasi publik terhadap pembangunan infrastruktur penghubung Bali Barat ini terhitung sangat tinggi sejak pertama kali diumumkan.
"Kami juga mengusulkan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Jadi kami ditunggu-tunggu oleh masyarakat soal jalan tol ini yang sudah lama direncanakan, namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti buat kami, sehingga kami jadi malu dengan masyarakat," kata Koster di Kompleks Parlemen RI, dikutip Minggu (12/4/2026).
Koster juga menyoroti persoalan utama yang muncul saat ini berkaitan dengan status lahan warga yang masuk dalam koridor pembangunan. Lahan tersebut telah ditetapkan melalui penetapan lokasi (penlok), namun mandeknya pembebasan lahan membuat aset warga menjadi tidak produktif.
