Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Langkah Strategis Perum Bulog Menjaga Stabilitas Pasokan Minyak Goreng Nasional
Perum Bulog secara resmi mengajukan penambahan kuota distribusi minyak goreng rakyat, Minyakita, kepada Kementerian Perdagangan, Hal ini diambil sebagai respons atas laporan menipisnya stok di berbagai pasar tradisional, termasuk di wilayah strategis Jakarta.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, guna memetakan solusi atas kekosongan stok yang terjadi belakangan ini.
"Kami telah melaporkan kondisi kekosongan Minyakita tersebut kepada Pak Mentan. Secara resmi, kami juga sudah mengajukan permohonan penambahan kuota kepada Menteri Perdagangan," ujar Rizal dalam konferensi pers dikutip selasa 14 April 2026.
Rebalancing Alokasi Pasokan
Dalam skema distribusi saat ini, pemerintah mewajibkan produsen untuk menyalurkan minimal 35 persen dari total Domestic Market Obligation (DMO) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan.
Dari jatah tersebut, Bulog memegang porsi terbesar yakni 70 persen, sementara sisanya dikelola oleh ID FOOD dan Agrinas Palma.
Rizal menjelaskan bahwa ketiga entitas BUMN ini memikul tanggung jawab besar untuk menstabilkan harga dan ketersediaan stok di pasar tradisional maupun pasar SP2KP.
Namun, tantangan muncul saat Bulog harus membagi fokus antara suplai pasar reguler dan penyaluran bantuan pangan untuk lebih dari 33 juta penerima manfaat.
"Kami harus mengatur ritme penyaluran dengan sangat cermat. Sebelumnya fokus kami terserap sepenuhnya untuk kelancaran masa Ramadan dan Idulfitri. Kini, setelah agenda tersebut selesai, kami mulai beralih kembali ke bantuan pangan dan pemulihan stok pasar," tambahnya.
Usulan Kenaikan Kuota DMO
Keterbatasan stok Minyakita saat ini dinilai merupakan dampak dari beban ganda antara kebutuhan pasar umum dan program intervensi sosial.
Guna memutus rantai kelangkaan tersebut, Bulog mengusulkan peningkatan signifikan pada porsi DMO untuk BUMN Pangan.
Rizal mendorong agar alokasi kuota ditingkatkan dari 35 persen menjadi 65 persen. Peningkatan ini dianggap krusial agar Bulog memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memenuhi permintaan masyarakat sekaligus menjalankan penugasan negara.
"Sesuai arahan Menteri Pertanian, kami diperintahkan untuk mengajukan penambahan kuota DMO hingga 65 persen. Harapannya, angka ini mampu menutup kebutuhan pasar secara menyeluruh serta mendukung program bantuan pangan secara berkelanjutan," tutup Rizal.
Editor: Redaksi TVRINews
