Pantau - Pengamat hukum dan politik Boni Hargens menilai Polri menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi yang merugikan negara dan masyarakat.
Ia menyebut Polri memiliki kapasitas intelijen dan kekuatan operasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk menangani kejahatan ekonomi yang kompleks tersebut.
"Polri memiliki kapasitas intelijen kriminal dan kekuatan operasional di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Kejahatan Kompleks dan Perintah PresidenBoni menjelaskan penyelundupan BBM dan elpiji subsidi melibatkan jaringan luas lintas wilayah hingga lintas negara, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum di berbagai tingkatan.
Menurut dia, instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan merupakan perintah strategis untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara.
"Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam menutup celah kebocoran pendapatan negara melalui jalur ilegal," katanya.
Ia menilai sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi praktik penyelundupan tersebut.
Dampak Geopolitik dan Kerugian NegaraBoni menambahkan situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, turut memicu kenaikan harga energi dunia yang berdampak pada anggaran subsidi Indonesia.
Kondisi ini membuat penyelundupan BBM subsidi semakin berbahaya karena disparitas harga yang tinggi meningkatkan insentif bagi pelaku.
"Karena itu, sinergi Polri, TNI, BIN, dan Kementerian Keuangan sangat penting untuk mencegah penyeludupan bahan bakar tersebut," ucapnya.
Sementara itu, Bareskrim Polri mencatat telah mengungkap 665 kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi sepanjang 2025–2026 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun.
