Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menegaskan Indonesia memiliki potensi besar di sektor kehutanan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang salah satu fokus utamanya membahas pembatasan jumlah kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo.
"Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan hutan tropis terluas ketiga di dunia dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 120 juta hektare. Di balik luasnya hamparan hijau tersebut, tersimpan potensi jasa lingkungan yang luar biasa —mulai dari keanekaragaman hayati, keindahan alam, hingga ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan jutaan masyarakat," ujar Titiek saat memimpin rapat, Selasa (14/4).
Meski potensinya besar, Titiek menilai pengelolaan wisata alam di kawasan hutan masih dibayangi sejumlah tantangan serius.
"Wisata alam di dalam kawasan hutan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi wisata," ujarnya.
Komisi IV telah menerima aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR) terkait kondisi pengelolaan wisata alam di lapangan.
Dalam rapat kerja ini, Komisi IV mengidentifikasi empat isu utama yang perlu segera ditangani.
Pertama, belum optimalnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor wisata alam — baik dari tiket masuk maupun izin usaha — termasuk efektivitas sistem pembayaran nontunai yang sudah diterapkan di sejumlah objek wisata.
Kedua, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Skema bagi hasil dinilai perlu diperbaiki agar lebih adil dan transparan.
Ketiga, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata alam. Titiek menilai sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat adat masih perlu diperkuat.
Keempat, ancaman terhadap kelestarian ekosistem akibat pengembangan wisata yang tidak terkendali.
"Pengembangan wisata yang tidak terkendali dapat mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan. Daya dukung dan daya tampung kawasan harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pengembangan wisata alam," tegas Titiek.
Komisi IV Minta Penjelasan soal Pembatasan 1.000 Wisatawan di KomodoKomisi IV secara khusus meminta penjelasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan di Pulau Komodo yang ditetapkan maksimal 1.000 orang per hari oleh Balai Taman Nasional Komodo.
Permintaan tersebut tertuang dalam surat Komisi IV DPR RI Nomor 4338/PW.01/04/2026, yang juga mencakup sejumlah isu lain, di antaranya tumpang tindih izin usaha kehutanan di Papua, pencabutan izin perusahaan di Sumatera Utara pascabencana hidrometeorologi, larangan wisata tunggang gajah, serta maraknya aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan Sulawesi Tengah.
