JAKARTA, DISWAY.ID - Ratusan massa dari Relawan Indonesia Bersatu (RIB) menggelar aksi di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).
Mereka mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang dinilai menyebarkan narasi provokatif terkait Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Sedot Wisatawan, Pramono Kaji Pengembangan Trem di Kota Tua
BACA JUGA:Polisi: Yai Mim Wafat Saat Hendak Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan
Ketua Umum RIB, Lisman Hasibuan, menyoroti pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi yang dinilai berpotensi memicu instabilitas politik.
Ia menilai, ajakan untuk menjatuhkan presiden serta tuntutan agar kepala negara mundur sebelum masa jabatan berakhir merupakan bentuk provokasi yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
“Pernyataan saudara Saiful Mujani yang mengajak untuk mengonsolidasikan diri guna menjatuhkan Presiden Prabowo, serta pernyataan Islah Bahrawi yang menyebut Prabowo harus turun sebelum 2029, merupakan pernyataan yang provokatif dan mencerminkan pemahaman demokrasi yang sempit,” ujar Lisman Hasibuan.
BACA JUGA:Saiful Mujani Juga Dilaporkan atas Dugaan Ajakan Makar di Bareskrim
BACA JUGA:HEBOH JK Singgung Mati Syahid Islam-Kristen di Konflik Poso dan Ambon, Jubir Beri Penjelasan
Menurutnya, demokrasi tidak dapat dimaknai hanya berdasarkan kepentingan dan penilaian subjektif kelompok tertentu.
Ia menegaskan, narasi yang mendorong upaya menjatuhkan presiden berpotensi ditafsirkan sebagai ajakan melawan pemerintahan yang sah.
“Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi konstitusi, kita wajib menolak dan melawan setiap narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa serta mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.
Lisman juga mengingatkan bahwa mekanisme pergantian kepemimpinan nasional telah diatur secara konstitusional melalui pemilihan umum yang digelar setiap lima tahun. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati hasil Pemilu 2024 dan menjaga etika dalam berdemokrasi.
BACA JUGA:SEMMI: Isu Makar di Medsos Ancam Stabilitas Negara!
“Pergantian kekuasaan di Indonesia sudah jelas melalui pemilu. Masyarakat wajib menjaga aturan main demokrasi, menghormati hasil pemilu, serta tidak mendorong perubahan kekuasaan melalui provokasi atau cara-cara di luar sistem,” katanya.
- 1
- 2
- »
