Warga Jepang Demo Pembangunan Masjid di Fujisawa, Ada Apa?

Ribuan warga Jepang turun ke jalan di Kota Fujisawa, Prefektur Kanagawa Prefecture, pada Minggu (12/4). Mereka memprotes rencana pembangunan masjid besar pertama di wilayah tersebut.

Protes yang digelar warga Jepang itu ramai diperbincangkan. Aksi demo penolakan masjid itu sendiri dimotori aktivis partai di Jepang, Kawai Yusuke.

Para pendemo menyampaikan sejumlah alasan menolak kehadiran masjid, mulai dari kekhawatiran potensi kemacetan lalu lintas, kebisingan dari panggilan azan, kemungkinan meningkatnya permintaan makanan halal, hingga perbedaan tradisi pemakaman dengan kebiasaan kremasi yang umum dilakukan di Jepang.

Belum lagi kata mereka, masjid itu berada di sebelah Kuil Shinto bersejarah yang sudah berusia ratusan tahun.

Menanggapi hal tersebut, pengamat pariwisata sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Prof Azril Azahari Ph.D, menilai bahwa selama lokasi pembangunan masjid berada di zona yang memang diperbolehkan untuk rumah ibadah, seharusnya hal tersebut tidak menjadi masalah.

“Kalau zonasinya memang boleh dibangun dan bukan kawasan warisan budaya atau cagar khusus, seharusnya tidak ada masalah,” ujarnya saat dihubungi kumparan pada Selasa (14/4).

Ia mencontohkan pembangunan Masjid As-Sholihin di Yokohama yang baru diresmikan pada 10 April 2026 melalui gotong royong warga negara Indonesia (WNI).

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan pembangunan fasilitas ibadah Muslim di Jepang sebenarnya dapat diterima apabila sesuai aturan setempat

"Kan ada juga yang baru diresmikan oleh Pak Jusuf Kala , di Yokohama Itu kan aman saja, nggak ada masalah," ujarnya

Dari informasi yang beredar, ada tiga kekhawatiran utama yang disampaikan kelompok penolakan di Fujisawa, yakni limbah dari pemandian jenazah, suara azan, serta potensi kemacetan lalu lintas.

Terkait limbah pemandian jenazah, ia menilai hal itu dapat diatasi dengan sistem pengolahan air limbah yang baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.

“Kalau ada treatment dan pengolahan yang benar, air limbah tidak langsung masuk ke area publik, maka itu selesai,” katanya.

Sementara soal suara azan, menurutnya bisa diatur melalui pembatasan volume pengeras suara, jangkauan suara yang terbatas, atau menggunakan speaker internal di dalam gedung.

“Azan itu hanya berlangsung satu sampai dua menit. Bisa diperkecil volumenya atau diarahkan ke dalam bangunan,” ujarnya.

Sedangkan untuk persoalan kemacetan, ia menilai solusi paling realistis adalah penyediaan area parkir di dalam kompleks masjid dan larangan parkir di badan jalan.

Prof Azriel menilai polemik di Fujisawa berpotensi memiliki muatan politik, mengingat aksi penolakan disebut digerakkan kelompok aktivis sayap kanan, Kawai Yusuke.

“Kalau itu sudah masuk ranah politik, tentu berbeda. Tapi tidak bisa disamaratakan sebagai sikap seluruh masyarakat Jepang,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat Jepang perlu turun tangan bila konflik berkembang lebih jauh dan berpotensi mengganggu hubungan sosial maupun citra negara.

Menurutnya, polemik pembangunan masjid di Fujisawa juga bisa berdampak pada upaya Jepang mengembangkan sektor wisata ramah Muslim atau halal tourism.

Selama ini Jepang diketahui aktif menarik wisatawan dari negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan kawasan Timur Tengah.

“Kalau wisatawan Muslim sedang bepergian lalu masuk waktu salat, mereka bisa beribadah di masjid. Itu justru menjadi fasilitas tambahan,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan masjid di dekat stasiun atau kawasan ramai justru dapat membantu wisatawan Muslim yang membutuhkan tempat ibadah saat bepergian.

Masjid di Fujisawa disebut akan dibangun di atas lahan sekitar 1.000 meter persegi dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 atau 2028.

Menurut pengamat, ukuran tersebut tidak tergolong besar, terlebih jika sebagian lahan digunakan untuk fasilitas parkir dan area pendukung lainnya.

“Kalau hanya seribu meter persegi, itu tidak besar. Selama tata kelolanya baik, mestinya bisa diselesaikan,” pungkasnya.