JAKARTA, KOMPAS.com - Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP adalah kesepakatan kerja sama yang baru diteken oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoedin dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth.
Kesepakatan itu diteken oleh kedua Menhan di Pentagon, Washington D.C., Senin (13/4/2026).
"Sebagai tindak lanjut telah dilakukan pengumuman bersama (joint statement) kesepakatan peningkatan kerja sama pertahanan kedua negara menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diresmikan pada 13 April 2026," kata Rico Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo dalam keterangan resminya, Selasa (14/4/2026).
Apa saja yang menjadi poin kerja sama dalam kesepakatan MDCP tersebut?
Baca juga: Isi Pertemuan Menhan Sjafrie dan AS: Dari Kerja Sama Militer hingga Isu Overflight
Rico mengatakan, kesepakatan ini menjadi panduan strategis untuk memperluas kolaborasi kedua negara.
Beberapa kolaborasi tersebut adalah pengembangan kapasitas pertahanan, teknologi militer generasi baru, hingga peningkatan kesiapan operasional.
Kedua Menhan tersebut juga menyepakati kerja sama penguatan hubungan antarpersonel militer.
Kerja sama tersebut diteken untuk meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata kedua negara.
Baca juga: Pentagon Terima Kunjungan Menhan RI, Resmikan Kemitraan Pertahanan Baru
IMET Ikut Jadi Fokus PembahasanSelain menyepakati kerja sama pertahanan menjadi MDCP, Menhan Sjafrie bersana Menhan AS membahas International Military Education and Training (IMET).
Program IMET ini disebut sebagai bentuk penguatan pengembangan capacity building dan human invest dalam bidang pendidikan dan latihan.
"Termasuk untuk pasukan khusus," kata Rico.
Rico mengatakan, Langkah ini dinilai penting untuk mendukung stabilitas kawasan serta meningkatkan interoperabilitas antara militer Indonesia dan AS.
Baca juga: Menhan Spanyol Temui Dubes RI, Sampaikan Duka atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon
Pembahasan Kerja Sama KemanusiaanSelain agenda strategis, kedua pihak juga membahas kerja sama kemanusiaan melalui Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA).
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan antara Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan RI Mayjen TNI Agus Widodo dan Direktur DPAA Kelly K McKeague.
“DPAA pada prinsipnya merupakan bentuk kerja sama kemanusiaan dan historis untuk penelitian, pencarian, pemulihan, identifikasi, dan repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia," ungkap Rico.
Baca juga: Anggota Parlemen Ajukan Pemakzulan Menhan AS karena Dukung Perang Iran
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh kegiatan dilakukan atas persetujuan resmi dan tetap memperhatikan hukum nasional, lingkungan, serta kepentingan masyarakat lokal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
