Ternate, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos menyoroti kebijakan pemotongan anggaran. Hal ini bisa berdampak pada kondisi warga Malut.
Sherly Tjoanda berharap kepada pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan ini dinilai sangat memberatkan lantaran bisa mempengaruhi rencana pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Sherly Tjoanda berpendapat pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kurang lebih sekitar 60 persen bisa menghambat percepatan pembangunan di daerah.
Sherly Tjoanda menyampaikan keresahan terkait kebijakan pemotongan anggaran saat membuka Musyawarah Daerah ke-VI Partai Golkar Malut di Ternate, Minggu (12/4/2026).
"Kami mengalami pemotongan kurang lebih 60 persen dari total Dana Bagi Hasil (DBH). Secara total, dari 10 kabupaten/kota dan satu provinsi, pemotongan mencapai Rp3,5 triliun. Ini menekan sstruktur APBD, terutama di kabupeten atau kota," kata Sherly dalam keterangannya diterima, Selasa (14/4/2026).
Sherly Tjoanda Bicara Kesejahteraan Warga Malut- Instagram/@s_tjo
Lebih lanjut, wanita biasa disapa Gubernur Sherly itu menyoroti kesejahteraan. Hal ini bermula saat ia membicarakan pertumbuhan ekonomi Malut.
Berdasarkan data saat ini, kata dia, Malut mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ia berpendapat pertumbuhan yang dapat dicapai sebesar 34 persen.
Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di Malut belum menyentuh pada kesejahteraan masyarakat. Sherly menganggap hal itu terjadi karena belum terlaksananya proses pemerataan.
Sherly menuturkan, saat dirinya dan pemerintah blusukan ke masyarakat, masih banyak rumah tidak layak huni (rutilahu). Ironisnya, mereka masih menempati rumah-rumah yang kumuh.
"Kalau kita turun ke daerah, masih banyak warga belum memiliki rumah layak, belum punya kamar mandi," tuturnya.
Tak hanya rutilahu, kesejahteraan juga menyangkut pada persoalan ekonomi. Kebanyakan anak muda tidak bisa atau tak sanggung kuliah karena terbentur biaya.
Ia mengapresiasi apabila Malut disebut daerah atau provinsi paling kaya. Namun di balik itu, pemerintah belum melakukan pemerataan kesejahteraan terhadap masyarakatnya.
"Masyarakatnya belum sejahtera dalam arti yang sesungguhnya," tambahnya.
Selain itu, Sherly menyebut dampak besar dari pemangkasan RKAB sekitar 50-60 persen. Ini rentan mempengaruhi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar khususnya di kawasan industri.
