Jakarta: Jepang dan Brasil menegaskan pentingnya peran negara-negara kekuatan menengah (middle power) dalam menjaga stabilitas dan membentuk tatanan global di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Middle Powers Conference 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Selasa, 14 April 2026, melalui paparan Profesor Ken Jimbo dari Universitas Keio dan Profesor Haroldo Ramanzini Júnior dari Universitas Brasília. Jepang: Diplomasi Multilateral di Tengah Batasan Militer Ken Jimbo menjelaskan bahwa Jepang selama ini berada dalam posisi unik, di antara identitas sebagai kekuatan besar dan kekuatan menengah. Sejak Perang Dunia II, diplomasi Jepang dibatasi oleh konstitusi yang membatasi peran militer, sehingga negara tersebut mengandalkan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat melalui Doktrin Yoshida.
Strategi tersebut memungkinkan Jepang memfokuskan sumber dayanya pada pembangunan ekonomi, sembari tetap berada dalam payung keamanan AS.
Namun demikian, Jepang berhasil memainkan peran signifikan melalui jalur diplomasi multilateral dan regional. Jimbo mencontohkan keterlibatan Jepang dalam proses perdamaian Kamboja pada 1990-an, serta perannya dalam pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) pada 1994 sebagai wadah dialog antara kekuatan besar dan menengah.
Di bidang ekonomi, Jepang juga berperan dalam pembentukan Chiang Mai Initiative sebagai respons terhadap krisis finansial Asia, serta mempertahankan standar kerja sama perdagangan melalui Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) setelah Amerika Serikat keluar dari TPP.
Jimbo juga menyoroti konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) sebagai kontribusi strategis Jepang dalam membangun tatanan kawasan berbasis aturan.
“Jepang berada di antara posisi sebagai kekuatan besar dan kekuatan menengah,” ujarnya. Brasil: Mendorong Keadilan dan Reformasi Global Sementara itu, Haroldo Ramanzini Júnior menekankan bahwa Brasil memiliki tradisi panjang dalam diplomasi multilateral untuk mendorong tatanan global yang lebih adil dan seimbang.
Menurutnya, bagi negara seperti Brasil, keterlibatan dalam institusi internasional merupakan instrumen penting untuk menyeimbangkan dominasi kekuatan besar.
Ia menegaskan bahwa negara-negara middle power tidak boleh hanya menjadi pengikut, tetapi harus aktif membentuk norma dan aturan internasional.
“Sangat penting bagi kekuatan menengah untuk menjadi pembentuk aturan dalam sistem internasional,” katanya.
Ramanzini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas kawasan antar negara kekuatan menengah, termasuk antara Brasil dan Indonesia, dalam mendorong reformasi institusi global agar lebih inklusif.
Ia menilai negara-negara ini memiliki potensi untuk menjadi jembatan dialog di tengah kebuntuan komunikasi antara kekuatan besar.
Selain itu, Brasil juga berupaya menjaga kemandirian strategisnya tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu, yang dinilai menjadi keunggulan utama negara kekuatan menengah dalam mempertahankan relevansi global. (Keysa Qanita)
Baca juga: Polandia Ajak Negara Middle Power Bersatu Jaga Hukum Internasional
Pakar Jepang dan Brasil Sepakat Middle Power Harus Lebih Aktif dalam Geopolitik
