JAKARTA, KOMPAS – Dunia usaha mulai mengencangkan ikat pinggang di tengah tekanan perekonomian. Langkah ini ditempuh, antara lain dengan menekan biaya operasional dan inovasi bisnis. Namun, bila tekanan terus berlanjut, efisiensi dapat merambat sampai ke ranah ketenagakerjaan.
Tekanan perekonomian itu utamanya datang dari sisi eksternal. Konflik geopolitik di Timur Tengah yang tak kunjung menemui titik terang berisiko mengakibatkan perekonomian global melemah. Kondisi ini turut berdampak bagi perekonomian Indonesia.
Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,7-5 persen pada 2026. Angka ini melambat dibanding realisasi pada 2025 yang mencapai 5,11 persen.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang, pada Rabu (15/4/2026), berpendapat, melambatnya perekonomian akan berdampak bagi sektor riil, mulai dari sisi produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, hingga investasi.
Ditambah lagi, dampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah saat ini telah menyebabkan kenaikan harga bahan baku seiring pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga plastik, serta penyesuaian biaya operasional.
“Kenaikan harga harga diatas berpotensi akan menaikkan harga produk, namun, saat ini pengusaha masih mencoba menahan dengan menekan biaya operasional dan melakukan inovasi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
Kendati demikian, dunia usaha memiliki batas kemampuan tersendiri. Apabila tekanan ekonomi terjadi secara berkepanjangan, penyesuaian harga menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, penjualan juga berisiko menurun akibat kenaikan harga yang menekan daya beli.
Pemerintah harus dapat memberikan kebijakan, stimulus, dispensasi yang mampu membuat pengusaha bertahan dan tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja.
Dalam kondisi tersebut, Sarman melanjutkan, sektor tertentu bisa saja menempuh inovasi, antara lain dengan tetap mempertahankan harga, namun menurunkan ukuran dan volume barang. Langkah ini dilakukan, agar tidak menekan daya beli konsumen.
Ia berharap, pemerintah dapat menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat, dengan memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Apalagi, kedua komoditas ini amat krusial bagi keberlangsungan dunia usaha.
“Pemerintah harus dapat memberikan kebijakan, stimulus, dispensasi yang mampu membuat pengusaha bertahan dan tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.
Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menambahkan, dunia usaha akan terus mencermati perkembangan dinamika konflik di Timur Tengah. Ini mengingat eskalasi geopolitik berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global dan berdampak pada aktivitas usaha.
Selain kenaikan harga energi, tekanan juga datang dari biaya logistik global, volatilitas nilai tukar, hingga harga dan ketersediaan bahan baku, termasuk pupuk dan komoditas lain. Alhasil, biaya produksi secara keseluruhan pun mengingkat.
“Dalam konteks Indonesia, kondisi ini menjadi semakin relevan mengingat sekitar 70 persen bahan baku industri masih berasal dari impor dan lebih dari separuh struktur biaya produksi ditopang oleh komponen bahan baku tersebut,” katanya.
Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tekanan dari sisi permintaan. Indeks Manajer Pemebelian (PMI) Manufaktur turun sekitar 3,7 poin, dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026. Penurunan ini mendakati batas kontraksi sekaligus terendah dalam delapan bulan terakhir.
Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen turun ke level 122,9 pada Maret 2026, setelah meningkat hingga ke level 127 pada Januari 2026. Pada saat yang sama, tekanan harga juga mulai dirasakan konsumen seiring kenaikan inflasi pada Maret 2026.
Menurut Shinta, kombinasi antara tekanan pada indikator industri, koreksi kepercayaan pelaku usaha dan konsumen, serta tekanan harga ini menunjukkan bahwa daya dorong permintaan domestik ke depan berpotensi lebih terbatas.
“Kombinasi ini membuat pelaku usaha cenderung mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati, khususnya dalam ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru,” ujarnya.
Akibatnya, penyesuaian yang dilakukan oleh dunia usaha saat ini cenderung kepada menahan ekspansi, efisiensi operasional, serta optimalisasi kapasitas produksi. Tidak menutup kemungkinan dunia usaha menempuh efisiensi tenaga kerja sebgai opsi terakhir.
Apindo berharap, pemerintah dalam jangka pendek dapat menjaga stabilitas makroekonomi dan meredam transmisi guncangan global ke perekonomian domestik. Langkah ini, antara lain dilakukan dengan memperkuat konsumsi domestik dan menjaga daya saing dunia usaha.
Dalam jangka menengah panjang, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan resiliensi ekonomi nasional dengan mempercepat ketahanan energi nasional, menyesuaikan bauran energi, memperkuat sektor hulu domestik, serta mereformasi subsidi energi secara bertahap.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, perekonomian Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat memasuki triwulan II-2026. Ini didukung dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang terjaga, serta tingginya kepercayaan konsumen.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan pada triwulan pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5 persen,” katanya dalam siaran pers Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan, kebijakan subsidi energi yang dilakukan pemerintah tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah juga menyiapkan cadangan fiskal yang memadai.
