Bisnis.com, MAKASSAR - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Model bisnis yang dianggap kabur serta struktur kendali yang dinilai sarat kepentingan politik memicu kekhawatiran akan efektivitas lembaga superholding tersebut dalam mengelola aset negara.
Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Nur Bau Massepe menilai kehadiran Danantara saat ini masih terjebak dalam kerancuan identitas.
Menurutnya, belum ada kejelasan apakah lembaga ini akan beroperasi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), superholding layaknya Temasek di Singapura, atau sekadar perusahaan investasi biasa.
"Jika dikatakan SWF, sebenarnya kita sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA). Jika disebut superholding, kita sudah punya PT Danareksa (Persero) yang memiliki mandat serupa. Ketidakjelasan mandat ini menjadi persoalan fundamental," kata Andi Nur Bau Massepe dalam Debat Publik Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored di Makassar, Rabu (15/4/2026).
Andi Nur menyoroti risiko besar di balik struktur organisasi Danantara yang berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
- Peluang Cuan Danantara di Tengah Gerilya Prabowo
- Danantara Siap Terima Guyuran Dividen BRI (BBRI) Rp16,67 Triliun
- Pemerintah Tetapkan 20 Wilayah Aglomerasi Prioritas untuk PSEL, Bakal Didanai Danantara
Secara teori manajemen klasik, rentang kendali ini dianggap sangat berisiko karena menipiskan sekat antara motif investasi profesional dengan kepentingan politik.
Lemahnya posisi dewan pengawas serta proses regulasi yang terkesan terburu-buru memicu kekhawatiran akan aspek prudential atau kehati-hatian. Dia bahkan memberikan label keras terhadap potensi risiko ini sebagai "investasi bodong" dalam konteks kegagalan sistemik.
"Saya mengistilahkan itu sebagai investasi bodong karena bisa saja jika pengelolanya tidak prudent, hal itu menyebabkan kerugian. Bukan hanya kerugian negara, tapi bisa berdampak sistemik yang merusak tatanan ekonomi," tegas Andi Nur.
Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa konsep Danantara saat ini berisiko melanggar prinsip dasar investasi, yakni diversifikasi.
Strategi mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pusat investasi dianggap sebagai langkah "menaruh semua telur dalam satu keranjang" (don't put your eggs in one basket).
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 52% BUMN masih mencatatkan kerugian. Tanpa pedoman investasi yang jelas, baik dari sisi horison jangka panjang maupun alat analisis teknikal dan fundamental, Danantara dikhawatirkan gagal menyebar risiko portofolio secara efektif.
"Motif pembentukan ini lebih ke arah political will atau politik investasi ketimbang murni profesional. Padahal, portofolio investasi adalah urusan jangka panjang yang memerlukan kestabilan, bukan desakan politik," tambah Andi Nur.
Sementara itu di forum yang sama, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan bahwa Danantara memiliki posisi dan model bisnis yang jelas dalam lanskap investasi global. Dia membantah anggapan bahwa kehadiran lembaga baru ini tumpang tindih dengan INA.
Menurut Wijayanto, di dunia internasional, SWF secara umum terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu return-driven dan dual mandate. Danantara, lanjutnya, secara spesifik dirancang untuk menjalankan fungsi dual mandate.
"Danantara masuk di kategori dual mandate, yakni menjalankan fungsi strategis sekaligus mengejar imbal hasil (return). Model ini serupa dengan Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia, hingga Qatar Investment Authority," ujar Wijayanto.
Dia menjelaskan bahwa perbedaan antara Danantara dan INA terletak pada tugas pokok dan fungsinya. INA diposisikan sebagai lembaga yang bersifat return-driven, yang fokus utamanya adalah mencari keuntungan investasi tanpa dibebani misi penugasan strategis negara yang kompleks.
"INA tidak mengelola BUMN yang 'sakit' untuk diperbaiki. Sementara itu, Danantara mendapatkan penugasan yang lebih luas dan strategis," tambahnya.
Dia mencontohkan Singapura yang memiliki 2 lembaga investasi dengan fokus berbeda, yakni Temasek yang bersifat strategis dan GIC (Government of Investment Corporation) yang murni fokus pada return.
Keberadaan lebih dari satu SWF dalam 1 negara merupakan hal yang lumrah dan dipraktikkan oleh negara-negara seperti Kuwait, Arab Saudi, China, hingga Korea Selatan.
Lebih lanjut, Wijayanto menilai adanya beberapa SWF dalam 1 negara terkadang memang lahir dari dinamika kepemimpinan yang berbeda, namun hal tersebut tidak menjadi masalah selama pembagian tugasnya jelas.
Melalui pemisahan ini, masing-masing lembaga dapat fokus pada spesialisasi kinerjanya dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, dengan model bisnis yang telah terpetakan tersebut, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi strategis, sementara INA tetap menjadi ujung tombak dalam menarik investasi global berbasis keuntungan jangka panjang.
