Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun ini. Musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan antisipasi dini. Mulai dari penguatan pasokan air bersih hingga strategi menjaga produksi pertanian melalui optimalisasi lahan.
"BPBD sudah siap dari beberapa bulan lalu. Kami sudah siapkan, mulai dari sumur bor dan kendaraan-kendaraan tanki untuk memasok air," ujarnya saat ditemui setelah menghadiri halal bihalal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di Mataram, dilansir dari Antara, Kamis, 16 April 2026.
Baca Juga :
Musim Kemarau di Sulawesi Tenggara Diprediksi Dimulai JuniIqbal berharap prediksi musim kemarau panjang yang disokong fenomena El Nino tidak sepenuhnya terjadi. Ia berkaca pada kondisi tahun lalu dimana perkiraan kemarau tidak berlangsung lama karena hujan datang lebih cepat.
Pemprov NTB telah menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga produksi pangan tetap stabil selama periode musim kemarau. Program optimalisasi lahan di kawasan tadah hujan menjadi tulang punggung produksi pangan daerah.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar 14.000 hektare lahan untuk optimalisasi lahan. Program itu bertujuan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali panen menjadi dua kali panen dalam setahun.
"Selama irigasi masih berfungsi dengan baik, insya Allah kami bisa memitigasi paling tidak supaya jangan terjadi kelangkaan suplai air untuk pertanian," ungkap Iqbal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan langkah strategis menghadapi musim kemarau panjang dalam sesi wawancara cegat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 15 April 2026. ANTARA/Sugiharto Purnama
Sebelumnya, BMKG menyatakan musim kemarau yang melanda NTB terjadi selama 25 hingga 27 dasarian atau setara delapan hingga sembilan bulan. Awal musim kemarau dimulai pada April 2026, sedangkan periode puncak diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 yang melanda sekitar 89 hingga 90 persen wilayah NTB.
Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan penyuluh pertanian dan asosiasi pekasih yang mengatur distribusi air di tingkat petani. Koordinasi ini dilakukan untuk mengarahkan pola tanam agar tetap sesuai dengan kondisi ketersediaan air.
