Guru Besar Universitas Jayabaya, Prof. Dr. Yuhelson, mengusulkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara hukum kepailitan di Indonesia yang lebih mengedepankan aspek perdamaian. Konsep ini diperkenalkan dalam orasi ilmiahnya pada sidang terbuka pengukuhan guru besar di Universitas Jayabaya, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Prof. Yuhelson mengkritik implementasi hukum kepailitan saat ini yang dinilai terlalu berorientasi pada likuidasi aset. Menurutnya, pendekatan yang hanya berfokus pada penjualan aset debitur untuk melunasi utang dapat berdampak buruk bagi kelangsungan usaha dan stabilitas ekonomi nasional secara makro.
"Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan sebuah perdamaian. Kalau semuanya nanti berakhir dengan likuidasi, maka sistem kita akan lebih turun bahkan bisa menghancurkan perekonomian," ujar Prof. Yuhelson.
Prof. Yelson memperkenalkan dua landasan filosofis utama dalam usulannya, yakni Sumum Bonum dan Via Pacis. Melalui pendekatan ini, perdamaian ditempatkan sebagai tujuan utama dalam setiap penyelesaian sengketa kepailitan.
Baca juga: AKPI Dorong Cetak Kurator Berintegritas
Ia meyakini bahwa pendekatan perdamaian mampu menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki beban utang tinggi namun masih memiliki prospek bisnis yang baik. Dengan menghindari likuidasi, perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi, sehingga mampu menyelamatkan lapangan kerja dan menjaga roda ekonomi tetap berputar.
Sebagai langkah konkret, Prof. Yuhelson mendorong pemerintah agar memasukkan konsep perdamaian ini ke dalam revisi Undang-Undang Kepailitan di masa mendatang. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pengembangan ilmu hukum di akademisi, tetapi juga menjadi instrumen praktis untuk memitigasi risiko kebangkrutan yang destruktif.
"Inilah yang akan kita kembangkan ke depan, supaya hukum kepailitan ke depan itu lebih mengutamakan perdamaian," pungkasnya.
Guru Besar Jayabara Dorong Prioritaskan Perdamaian dalam Hukum Kepailitan
