REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat dunia membesarkan gelombang kecerdasan buatan yang kian mengubah wajah dunia, satu kenyataan tak bisa dihindari: penguasaan teknologi ini masih didominasi negara-negara maju.
Indonesia berada di persimpangan penting. Bukan sekadar menjadi pengguna, tetapi harus segera menentukan posisi sebagai pemain. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, mengingatkan bahwa kesenjangan dalam penguasaan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga pengetahuan, investasi, dan infrastruktur.
Baca Juga
Produksi Listrik EBT Pertamina Tembus 8.743 GWh, Perkuat Ketahanan Energi
Mentrans: Ekspedisi Patriot 2026 Fokus di 10 Kawasan Papua
Oditur Militer: Motif Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS oleh Prajurit TNI Mengarah Dendam Pribadi
Menurutnya, ketiga aspek ini menjadi fondasi utama yang menentukan siapa yang akan memimpin dan siapa yang tertinggal dalam era baru ini. “Kita harus melihat kenyataan berdasarkan data. Asah kemampuan yang tepat dan terspesialisasi, investasi kepada hal-hal yang dibutuhkan Indonesia, dan bangun infrastruktur di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Pernyataan itu menegaskan satu hal: Indonesia tidak bisa lagi bergerak tanpa arah dalam menghadapi revolusi AI.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kesenjangan pertama terlihat jelas pada aspek pengetahuan. Produksi paten dan publikasi ilmiah di bidang AI masih dikuasai negara maju, meninggalkan negara berkembang dalam posisi sebagai pengikut.
Situasi ini membuat Indonesia harus memilih strategi yang lebih cerdas, bukan sekadar mengejar semua bidang sekaligus.
Stella menilai pentingnya menentukan spesialisasi nasional sebagai kunci untuk mengejar ketertinggalan.
Ia mencontohkan sektor rumput laut, di mana Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia.
Dari sini, peluang terbuka untuk mengembangkan AI berbasis kekuatan lokal, bukan sekadar meniru model negara lain.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
