Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Sarmuji, menyatakan pihaknya siap membahas revisi RUU Pemilu apabila memang akan dilakukan perubahan. Menurutnya, pembahasan perlu segera dimulai agar tidak mengganggu tahapan pemilu.
“Ya kalau dari sisi kami, kalau memang mau ada perubahan ini ya, kalau mau ada perubahan ya sebaiknya memang segera dimulai pembahasannya,” kata Sarmuji di DPR, Kamis (16/4).
Ia menilai pembahasan penting karena tahapan pemilu akan dimulai pada akhir tahun ini, khususnya terkait rekrutmen penyelenggara.
“Karena tahapan pemilu itu seharusnya sudah dimulai pada akhir tahun ini, yaitu tahapan untuk merekrut penyelenggara pemilu,” ujarnya.
“Ya, kan enggak mungkin dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu tanpa undang-undangnya selesai,” lanjut Sarmuji.
Sarmuji menegaskan Fraksi Golkar pada prinsipnya terbuka, baik RUU Pemilu diubah maupun tidak. Namun, ia berharap ada penyempurnaan dalam regulasi tersebut.
“Bagi Golkar sih, kita siap saja, nggak diubah juga nggak apa-apa, diubah juga bagus. Tapi tentu saja kita berharap ada penyempurnaan-penyempurnaan untuk undang-undang pemilu ini,” katanya.
Ia juga menyebut perubahan sebaiknya dilakukan tahun ini agar tahapan tidak terganggu.
“Sebaiknya kalau memang mau dilakukan perubahan. Karena tadi tahapannya kan harus segera berjalan ya,” ucapnya.
Menurut Sarmuji, jika pembahasan tidak selesai tahun ini, tahapan pemilu berpotensi mengalami penyesuaian.
“Tapi andai pun nggak tahun ini, berarti akan ada pemampatan, akan ada jadwal yang mungkin diubah dalam proses tahapan pemilu. Mungkin saja akan ada yang dipersingkat, disesuaikan dengan undang-undang pemilu yang nanti akan dibahas ya,” jelasnya.
Sarmuji mengungkapkan pembahasan RUU Pemilu belum dimulai karena berbagai pertimbangan nasional. Salah satunya terkait fokus pemerintah pada isu ketahanan energi.
“Ya tentu banyak pertimbangan ya, pertimbangan kebangsaan juga pasti menjadi salah satu faktor,” ujarnya.
“Kita sekarang lagi menghadapi masalah yang tidak mudah, ada ketahanan energi yang harus diamankan sehingga harus fokus ke sana,” lanjut Sarmuji.
Meski demikian, Golkar tetap mendorong pembahasan segera dilakukan jika perubahan dianggap diperlukan.
“Tapi kalau dari Fraksi Partai Golkar memang kalau mau diubah sebaiknya segera dilakukan pembahasan,” katanya.
RUU Pemilu sendiri akan dibahas Komisi II DPR. Sejauh ini, Komisi II baru mulai meminta masukan publik-pakar untuk RUU tersebut.
Pembahasan naskah akademik RUU Pemilu itu pun sebelumnya sudah terjadwal. Namun, agenda tersebut tiba-tiba dibatalkan.
