FAJAR, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien agar setiap belanja daerah memberikan nilai tambah.
“Oleh karena itu, kita harus menjalankan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Munafri menegaskan bahwa evaluasi kinerja pemerintah harus berbasis outcome, bukan sekadar aktivitas.
“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan OPD. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” tegasnya.
Menurutnya, kualitas hasil sangat ditentukan oleh kekuatan proses perencanaan dan pelaksanaan.
“Kalau perencanaan dan proses administrasinya tidak baik, maka outcome-nya pasti tidak akan maksimal. Sebaliknya, kalau prosesnya kuat, hasilnya akan istimewa,” bebernya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan rencana kerja, agar seluruh program benar-benar berorientasi pada hasil.
“Tujuan itu hanya bisa tercapai kalau kontrak politik dieksekusi melalui kegiatan administratif yang terukur dan berdampak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan capaian pelaksanaan APBD hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2026.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp465 miliar dari total anggaran Rp4,2 triliun atau 11,07 persen, dengan capaian fisik 11,36 persen.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen, dari sebelumnya 11,48 persen,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen, meningkat dibandingkan Triwulan I 2025 sebesar 20,91 persen.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tambah Dahyal.
Ia menambahkan, pelaksanaan program prioritas daerah yang bersumber dari program nasional maupun RPJMD Kota Makassar 2025–2029 saat ini telah berjalan dan akan terus dievaluasi.
“Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” tukasnya. (*)
