Pemerintah Buka Rekrutmen 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih, Janjikan Tak Ada Jalur Ordal

Pemerintah resmi membuka rekrutmen untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan kuota sebanyak 30.000 formasi.

“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas mengatakan bahwa rekrutmen tahap pertama ini ditujukan untuk lulusan Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), dan Sarjana Strata 1 (S1) dari semua jurusan dengan persyaratan minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebesar 2,75.

Zulhas mengatakan 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih yang lolos nantinya akan bekerja di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Zulkifli Hasan menegaskan seluruh proses berjalan secara secara terbuka, transparan tanpa jalur khusus. Bahkan ia memastikan dalam setiap proses rekrutmennya tidak ada pihak yang bisa menjamin kelulusannya.

"Jadi, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang menjamin kelulusan," kata Zulhas.

Zulhas juga mengingatkan calon pelamar untuk mewaspadai oknum yang memberikan iming-iming kelulusan dengan meminta imbalan tertentu.

"Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong," ucap dia.

Zulhas menekankan bahwa pendaftaran hanya dilakukan melalui portal resmi panselnas, yakni phtc.panselnas.go.id hingga 24 April 2026.

Rekrutmen ini dikoordinasikan oleh BP BUMN didukung lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.