Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahun ini.
Meski belakangan harga minyak dunia melonjak di kisaran US$100 per barel, Bahlil mengatakan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) masih terkendali.
Bahlil mengungkapkan, rata-rata ICP sejak Januari 2026 hingga pertengahan April 2026 masih berada di bawah US$77 per barel sehingga ruang fiskal pemerintah masih cukup terjaga.
“Sekarang harga rata-rata ICP tidak lebih dari US$77. Jadi kita baru naik sekitar US$7,” ujar Bahlil usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026).
Dia pun optimistis APBN masih mampu menahan beban kenaikan harga BBM subsidi bila ICP melonjak sampai dengan US$100 per barel.
"Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun. Ini tergantung harga ICP, tapi kalau sampai US$100 masih aman dalam APBN,” jelasnya.
Baca Juga
- Rusia Minat Bangun Kilang & Storage Minyak Baru di RI, Sejumlah Investor Siap Masuk
- Bahlil Sebut Rencana Impor Minyak Rusia Hampir Final, LPG Masih Negosiasi
- Tak Hanya Minyak dan LPG, RI Berpotensi Impor BBM dari Rusia
Di sisi lain, dia juga memastikan stok BBM hingga LPG di dalam negeri masih mencukupi menyusul penguatan kerja sama energi dengan berbagai negara, termasuk pasokan dari Rusia.
“Aman lah. Saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, bensin maupun LPG, insyaallah aman,” ujar Bahlil.
Dalam pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov dan utusan khusus Presiden Putin, kata Bahlil, Indonesia mendapatkan sinyal positif terkait pasokan minyak mentah. Selain itu, Rusia juga menyatakan kesiapan untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.
“Kabarnya cukup menggembirakan, kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan mereka siap membangun beberapa infrastruktur penting untuk meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional,” kata Bahlil.
Selain minyak mentah, pemerintah juga menjajaki kerja sama impor LPG. Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun. Diversifikasi sumber pasokan terus dilakukan guna mengurangi ketergantungan pada negara tertentu.
“Untuk LPG masih butuh dua sampai tiga tahap komunikasi lagi. Tapi untuk crude saya pikir sudah hampir final,” ujarnya.
