Penulis: Alfin
TVRINews, Pontianak
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi serta mengutamakan pencegahan dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat, yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis, 16 April 2026.
Menko Polkam Djamari Chaniago saat pemeriksaan pasukan dalam apel siaga karhutla“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekedar seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah Karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Djamari Chaniago.
Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur daerah, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat di lapangan. Gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan Barat diminta memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan karhutla, seperti personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, posko siaga, hingga sistem komando lapangan.
Kepada unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, relawan, dan petugas lapangan lainnya, ia meminta penguatan patroli terpadu, percepatan verifikasi titik panas, serta penanganan cepat terhadap setiap indikasi kebakaran.
“Lindungi wilayah strategis, permukiman penduduk, akses transportasi, fasilitas pelayanan umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta objek vital lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan penanganan karhutla di Kalimantan Barat, terutama karakter lahan gambut yang membuat api mudah menyebar di bawah permukaan. Kondisi angin kencang, keterbatasan sumber air, serta belum meratanya sarana pemadaman turut menjadi kendala di lapangan.
“Karena itu, strategi terbaik adalah memperkuat pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat sejak awal. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko,” jelasnya.
Djamari juga menyampaikan perhatian pemerintah terhadap pengendalian karhutla yang terus menjadi prioritas nasional. Ia meminta seluruh komponen memperkuat kesiapsiagaan dan kerja sama lintas sektor untuk menekan karhutla hingga titik minimal.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, serta membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga titik minimal, bahkan diarahkan menuju zero karhutla,” tambahnya.
Selain itu, ia menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pembakaran tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak luas pada kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, investasi, dan lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya langkah mitigasi, seperti pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, optimalisasi embung, kanal, sumber air, serta kesiapan operasi lapangan lainnya.
“Saya juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sedini mungkin, termasuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, optimalisasi embung, kanal, dan sumber-sumber air, serta kesiapan operasi lapangan lainnya sesuai kebutuhan wilayah. Semangatnya adalah bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka penuh bagi daerah yang menetapkan status siaga karhutla untuk mempercepat penanganan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga memastikan anggaran penanggulangan karhutla disiapkan penuh dan tidak terpengaruh kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Apel kesiapsiagaan ini dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Editor: Redaktur TVRINews
