REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai memperluas penataan kawasan publik dengan menyasar wilayah Parung, tidak hanya terfokus di ibu kota Cibinong.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor Suryanto Putra di Bogor, Jumat, menyebutkan Bupati Bogor Rudy Susmanto memerintahkan jajaran Pemkab Bogor untuk mengembalikan fungsi jalan sekaligus mengurai kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, diawali dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Parung sejak Rabu (15/4).
Baca Juga
Iran Sebut Trump Bohong Lagi, Kali Ini Soal Klaim Teheran Siap Serahkan Debu Nuklir ke AS
Bahlil Beri Sinyal Harga Pertamax Segera Naik
Gencatan Senjata dengan Lebanon: AS Tertekan, Israel Menyerah?
Penataan dilakukan secara terpadu melibatkan dinas terkait, Kecamatan Parung, TNI-Polri, serta Satpol PP.
Petugas menertibkan PKL yang menempati badan jalan dengan pendekatan humanis, disertai imbauan untuk berpindah ke lokasi yang telah disediakan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Suryanto mengatakan penataan kawasan Parung tidak hanya sebatas penertiban PKL, tetapi juga menyasar pembenahan lingkungan secara menyeluruh.
“Pasar Parung yang sebelumnya tertutup kini mulai terlihat wajahnya. Ternyata masih ada ruang yang cukup luas untuk dimanfaatkan kembali, termasuk untuk penataan kawasan. Kami juga akan menertibkan reklame agar kawasan ini lebih rapi dan tidak mengganggu,” ujarnya.
Ia menjelaskan area sempadan jalan akan dimanfaatkan untuk mempercantik lingkungan sekaligus mengurangi kesemrawutan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pendataan bangunan dari sisi perizinan hingga kepemilikan sebagai dasar penataan lanjutan.
Ke depan, Pemkab Bogor juga merencanakan pelebaran jalan dari pertigaan hingga kawasan Pohon Jeruk untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut.
Direktur Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan menegaskan, pihaknya telah menyiapkan ratusan los dan kios di dalam pasar untuk menampung para PKL yang direlokasi.
“Penataan ini bukan menggusur, melainkan menggeser. Kami ingin para pedagang tetap bisa berusaha di tempat yang lebih layak dan tertata. Untuk sementara, tempat yang disediakan juga masih digratiskan, pedagang hanya membayar iuran kebersihan dan keamanan,” kata Haris.
