Jakarta, tvOnenews.com - Industri tekstil nasional menyatakan siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026.
Kesiapan ini sejalan dengan dorongan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperkuat daya saing industri di pasar global.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikat halal kini menjadi elemen strategis, tidak hanya terkait kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai jaminan mutu dan kepercayaan konsumen internasional.
Hal itu disampaikannya dalam seminar bertajuk Halal Strategy in Global Textile Industry: Building Competitive Advantage Through Halal dalam rangkaian pameran INDO INTERTEX di JIExpo Kemayoran.
“Halal sudah menjadi industri dunia. Industri tekstil wajib memiliki sertifikat halal karena produknya bersentuhan langsung dengan tubuh kita,” ujar Babe Haikal, Kamis (16/04/2026).
Menurutnya, penerapan sertifikasi halal pada produk tekstil akan memberikan nilai tambah signifikan serta membuka peluang lebih luas bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.
Ketua Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia Shobirin F Hamid menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut dan menilai kewajiban sertifikasi halal sebagai langkah penting dalam meningkatkan daya saing usaha.
“Kami mendukung agar industri tekstil atau barang gunaan yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing usaha,” ungkap Shobirin.
Sementara itu, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar menekankan bahwa konsep halal perlu dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang mencakup aspek keindahan, kesehatan, kualitas, kreativitas, dan inovasi.
Seminar tersebut turut menghadirkan Guru Besar Kimia Tekstil Politeknik STTT Bandung Ida Nuramdhani serta diikuti pelaku usaha tekstil dan garmen.
BPJPH berharap semakin banyak pelaku industri tekstil nasional yang mengadopsi sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis guna memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global.
