HARIAN FAJAR, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar memberikan jawaban atas sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Takalar, Jumat (17/4/2026), Wakil Bupati (Wabup) Hengky Yasin membedah satu per satu isu krusial, mulai dari polemik dana SiLPA yang membengkak hingga nasib layanan kesehatan di Galesong.
Rapat yang berlangsung dinamis ini menjadi ajang bagi eksekutif untuk meluruskan persepsi legislatif. Sebelumnya, Fraksi PKS, Gerindra, dan Golkar melontarkan kritik terkait transparansi anggaran, kesejahteraan guru, hingga realisasi bantuan mahasiswa yang dinilai belum optimal.
Salah satu poin dalam sidang tersebut adalah perbedaan mencolok angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Fraksi DPRD menyoroti angka fantastis mencapai Rp105 miliar, namun Hengky Yasin meluruskan bahwa proyeksi pemerintah sebenarnya berada di angka Rp34 miliar.
Hengky menjelaskan bahwa audit BPK masih berjalan, sehingga angka rill belum bersifat final. Ia menyebut ada mispersepsi terkait pendapatan daerah.
“Angka Rp105 miliar yang disampaikan teman-teman fraksi mungkin perlu kita cermati bersama. Banyak penerimaan dari provinsi, dana bagi hasil, hingga sharing BPJS yang sudah terhitung sebagai pendapatan tetapi secara fisik belum masuk ke kas daerah kita,” jelas Hengky Yasin secara rinci.
Nasib RSUD Galesong
Sektor kesehatan tak luput dari sorotan. Menjawab pertanyaan Fraksi PKS mengenai penonaktifan RSUD Galesong, Wabup menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi kebaikan jangka panjang. RSUD Galesong resmi dinonaktifkan sementara sejak 1 Mei 2025 untuk penataan operasional serta pemenuhan syarat administratif dan teknis agar pelayanan kedepannya lebih maksimal.
Di sisi lain, Hengky memastikan layanan di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle (HPDN) kini jauh lebih mumpuni. Tersedia 39 dokter spesialis untuk melayani 18 poli. Dapat bantuan Kemenkes berupa CT Scan, Mammografi, hingga Cath Lab kini sudah tersedia untuk melayani masyarakat.
Transparansi BTT dan Kesejahteraan Sosial
Terkait rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya mencapai 14,42 persen, Hengky menyebut hal itu justru menunjukkan kondisi daerah yang relatif stabil dari bencana. Ia menegaskan anggaran BTT bersifat situasional dan hanya digunakan untuk keperluan mendesak seperti konflik sosial, kebakaran, atau pandemi.
Untuk urusan perut rakyat, Pemkab Takalar mengklaim telah melakukan verifikasi lapangan (ground check) terhadap 13.400 jiwa data kesejahteraan masyarakat. “Tenaga pendamping PKH sudah menyandingkan data dengan BPS untuk memastikan bantuan BPJS PBI JKN tepat sasaran,” tambahnya.
Kendala Fiskal
Meski banyak menjawab dengan optimisme, Wabup Hengky juga bersikap jujur mengenai keterbatasan fiskal daerah. Ia mengakui bahwa gaji ke-13 guru PAI belum terealisasi. Pasalnya, dana di RKUD tidak mencukupi. Begitu pula dengan program beasiswa yang terkendala rendahnya kapasitas fiskal daerah. (mgs)
