Jakarta, VIVA – Pemerintah mempercepat penyusunan regulasi penggunaan Aspal Buton (Asbuton) olahan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor aspal nasional. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan Rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait penggunaan Asbuton dapat selesai dalam waktu dua pekan ke depan.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat industri konstruksi nasional sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Selama ini, kebutuhan aspal nasional masih didominasi oleh aspal impor, sehingga pemerintah ingin memperbesar porsi penggunaan Asbuton sebagai material lokal.
Menurut Menteri Dody, dari sisi teknis penggunaan Asbuton sebenarnya tidak menghadapi hambatan besar. Namun, implementasi secara luas tetap membutuhkan dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya lebih optimal dan masif di lapangan.
“Secara teknis bukan sesuatu yang besar, tetapi kita tetap perlu payung hukum. Karena itu, penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," kata Dody sebagaimana dikutip dari siaran pers, Minggu, 19 April 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah akan memulai penerapan dari skema A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal. Skema ini dinilai paling realistis untuk segera diterapkan karena tidak membutuhkan penyesuaian besar dari sisi kontraktor.
“Kita mulai dari A30 karena saya yakin ini bisa langsung dikerjakan. Kontraktor tidak akan kesulitan karena penyesuaiannya tidak besar. Yang penting sekarang adalah memastikan ada regulasi yang mengatur,” tambahnya.
Percepatan regulasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional. Pemerintah menargetkan penurunan impor aspal setidaknya sebesar 30 persen melalui peningkatan pemanfaatan Asbuton.
Menurut Dody, pendekatan tersebut serupa dengan kebijakan bauran energi seperti B10, B20, hingga B30 pada sektor bahan bakar. Namun, untuk sektor aspal, pemerintah memilih langsung menerapkan A30.
“Kita ingin menurunkan impor aspal, minimal sekitar 30 persen. Kita belajar dari kebijakan energi seperti B10, B20, hingga B30. Untuk aspal, kita tidak mulai dari kecil, tetapi langsung A30 karena secara teknis sangat memungkinkan,” tutur Dody.
