Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama meminta kepada pemerintah untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon, dengan mengantisipasi situasi eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah yang berdampak pada kondisi WNI di kawasan tersebut.
"Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu," kata Yudha di Jakarta, Senin.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dia menyampaikan saat ini terdapat 934 WNI di Lebanon, terdiri dari 756 personel yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) serta 178 warga sipil.
Dia menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi pemerintah mengantisipasi eskalasi yang semakin memburuk di Lebanon.
Menurut dia, konflik di Lebanon bukan hanya berdampak pada stabilitas kawasan tersebut, melainkan juga berimplikasi terhadap peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia dan perlindungan WNI di wilayah konflik.
“Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah melalui Kemlu dan perwakilan RI di luar negeri dalam memastikan kondisi WNI tetap aman. Namun demikian, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan mengingat dinamika konflik yang masih sangat fluktuatif,” kata dia.
Di samping itu, dia mendorong pemerintah Indonesia untuk terus aktif dalam upaya diplomasi internasional guna mendukung terciptanya deeskalasi konflik, termasuk melalui peran di forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dia memastikan Komisi I DPR RI akan terus mencermati perkembangan situasi di Lebanon serta memastikan kesiapan pemerintah dalam melindungi WNI di tengah konflik global yang semakin kompleks.
"Indonesia harus terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai serta memastikan bahwa kepentingan dan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan luar negeri," kata dia.
Baca juga: BKSAP DPR kecam tindakan militer Israel di Timur Tengah
Baca juga: Anggota Komisi VI ingatkan antisipasi dampak kenaikan BBM nonsubsidi
"Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu," kata Yudha di Jakarta, Senin.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dia menyampaikan saat ini terdapat 934 WNI di Lebanon, terdiri dari 756 personel yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) serta 178 warga sipil.
Dia menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi pemerintah mengantisipasi eskalasi yang semakin memburuk di Lebanon.
Menurut dia, konflik di Lebanon bukan hanya berdampak pada stabilitas kawasan tersebut, melainkan juga berimplikasi terhadap peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia dan perlindungan WNI di wilayah konflik.
“Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah melalui Kemlu dan perwakilan RI di luar negeri dalam memastikan kondisi WNI tetap aman. Namun demikian, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan mengingat dinamika konflik yang masih sangat fluktuatif,” kata dia.
Di samping itu, dia mendorong pemerintah Indonesia untuk terus aktif dalam upaya diplomasi internasional guna mendukung terciptanya deeskalasi konflik, termasuk melalui peran di forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dia memastikan Komisi I DPR RI akan terus mencermati perkembangan situasi di Lebanon serta memastikan kesiapan pemerintah dalam melindungi WNI di tengah konflik global yang semakin kompleks.
"Indonesia harus terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai serta memastikan bahwa kepentingan dan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan luar negeri," kata dia.
Baca juga: BKSAP DPR kecam tindakan militer Israel di Timur Tengah
Baca juga: Anggota Komisi VI ingatkan antisipasi dampak kenaikan BBM nonsubsidi
