Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menghadiri Sosialisasi Keuangan Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Acara ini juga dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal bersama pimpinan ormas, ulama, generasi muda dan masyarakat Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Adapun acara yang diselenggarakan oleh Jagakarsa Young (Jagyong) Community di Aula ISTN ini diikuti lebih dari 750 peserta. Kegiatan ini pun menjadi sosialisasi keuangan haji dengan peserta terbesar yang pernah dilaksanakan.
"Alhamdulillah kegiatan sosialisasi keuangan haji ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait posisi dan pengelolaan dana haji yang di tahun 2025 sudah mencapai lebih dari Rp 180 triliun, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kelembagaan BPKH yang telah menunjukkan kinerja akuntabel dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak tujuh kali berturut-turut," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
"Diharapkan dengan demikian akan semakin banyak masyarakat, termasuk generasi muda, yang dapat menabung dan merencanakan ibadah haji sejak dini dan bahkan bisa berangkat di usia muda, sebagaimana mulai tahun ini ada calon jemaah haji termuda berusia 13 tahun dari Kalimantan Barat. Hal tersebut dimungkinkan dampak dari perubahan UU Haji yang diusulkan oleh Komisi VIII DPR RI," imbuhnya.
HNW menegaskan penguatan literasi keuangan haji menjadi penting di tengah tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami aspek ibadah, tetapi juga memahami tata kelola keuangan yang menopang keberlangsungan penyelenggaraan haji secara berkelanjutan.
HNW juga mendorong masyarakat umum agar ikut mengawasi soal keuangan haji. Tujuannya agar kegiatan haji tetap terlaksana dengan amanah, bermanfaat dan tidak terjadi pelanggaran hukum.
Lebih lanjut, HNW mengungkapkan keberadaan BPKH sebagai lembaga pengelola dana haji memang tidak terkait dengan antrean haji. Sebab, antrean haji sudah terjadi sejak 2009.
Meski demikian, ia mengimbau agar penyelenggaraan tetap diperkuat, baik dari sisi profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, maupun berkelanjutan dan nilai manfaat untuk kemaslahatan jemaah haji maupun umrah.
"Karena itu, sosialisasi seperti ini perlu terus diperluas agar masyarakat semakin memahami bahwa dana haji dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah," kata HNW.
"Tentu dalam penyalurannya harus memperhatikan prinsip keadilan antara jamaah berangkat dengan jamaah tunggu. Tapi juga agar BPKH makin memahami adanya pengawasan dari masyarakat, selain kepercayaan dan harapan kesuksesan BPKH," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengapresiasi Jagyong Community. Menurutnya, komunitas Gen Z ini mampu menyelenggarakan kegiatan penting secara meriah dan edukatif, serta mengangkat tema budaya Betawi.
Tak hanya itu, kegiatan tersebut turut menghadirkan kesenian gambang kromong, nasyid, ondel-ondel, serta pameran UMKM. HNW pun berharap pola semacam ini bisa terus dikembangkan dan jadi tren di kalangan anak muda.
"Alhamdulillah komunitas Gen Z di Jagakarsa, Jagyong Community, berhasil menghadirkan kegiatan dengan sentuhan budaya lokal Betawi yang sangat kental, sehingga suasananya membumi, meriah namun tetap edukatif," ucapnya.
HNW juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan haji dan penguatan pengawasan masyarakat terhadap keuangan haji.
"Dengan semakin banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat jadi semakin memahami, bisa semakin percaya, dan semakin siap untuk berhaji. Kami di Komisi VIII senantiasa mengawal BPKH agar dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan haji secara amanah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji dan umat," ungkapnya.
"Dan berharap agar pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah di sisi lain perlu melaksanakan komitmen menurunkan biaya haji, dan tidak membebani jemaah akibat kenaikan harga avtur, hal yang sangat diapresiasi oleh Masyarakat maupun komisi VIII DPR RI," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Ketua DPC PKS Jagakarsa Nur Arif Hidayat, Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman dan Hj. Nabilah Al Habsyi, serta Ketua MUI Jagakarsa KH Sulaeman Rohimin, Ketua FUHAB Jakarta Selatan KH Hasanuddin, Pimpinan Majelis Taklim, camat, lurah dan lain-lain.
(ega/ega)
