Target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai elektrifikasi 100 gigawatt dari energi surya terasa sangat relevan di tengah tantangan global saat ini. Ketika ketergantungan pada energi fosil masih tinggi dan situasi dunia penuh ketidakpastian, energi terbarukan hadir sebagai salah satu solusi. Meski demikian, mewujudkan ambisi besar tersebut jelas bukan perkara mudah.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden menegaskan target itu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, terutama di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Dalam 2–3 tahun ke depan, pemerintah mengejar realisasinya melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan teknologi battery energy storage system (BESS).
Target 100 gigawatt (GW) energi surya juga diarahkan hingga ke tingkat desa. Melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pengelola, program ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, dengan sasaran sekitar 80.000 desa dapat berpartisipasi.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga akhir 2025 kapasitas terpasang PLTS baru mencapai sekitar 1,5 GW dari total kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan yang sebesar 15,6 GW. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan lebar untuk mencapai target 100 GW. Di sisi lain, sistem kelistrikan Indonesia saat ini masih didominasi oleh energi fosil, terutama batubara.
Adapun potensi energi surya Indonesia sejatinya sangat melimpah. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai sekitar 3.600 GW, sekitar 3.200 GW di antaranya berasal dari energi surya. Sebagai negara tropis, berbagai wilayah di Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi matahari.
Ketua Pusat Usaha & Pelaksana Kegiatan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Bakti S Luddin mengatakan, pernyataan Presiden mengenai target 100 GW energi surya menjadi motivasi sekaligus tantangan baru. ”100 GW, walau kelihatannya bombastis, kita harus mencernanya, lalu menurunkannya bagaimana agar terjadi,” ujarnya di sela-sela Launch & Strategic Gathering MKI Electricity Connect 2026 di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Terhadap target itu, imbuh Bakti, memang ada pihak yang pesimistis dan ada juga yang berpikir positif atau optimistis. Dalam hal ini, MKI menilai, target tersebut menjadi tantangan yang bagus untuk mendorong pemanfaatan energi surya lebih optimal. Apalagi, saat ini, pemanfaatan energi surya yang dipadukan dengan teknologi BESS sudah mulai dilakukan.
”Matahari, kan, (optimal) selama 4-5 jam, sedangkan kita membutuhkan listrik lebih dari itu, sehingga sekarang ada kombinasi dengan BESS. Nanti baterai bisa dipakai, misalnya, selama 4 jam (malam hari). Nah, untuk bisa begitu, kapasitas PLTS-nya harus berapa? Jadi, banyak challenging-nya untuk bisa merespons pernyataan Presiden,” lanjutnya.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menambahkan, Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi transisi energi dengan membuka peluang investasi hijau yang sangat besar. Pengembangan PLTS sebesar 100 GW menjadi pilar utama dalam meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.
Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang konsisten guna memastikan ketersediaan energi bersih yang kompetitif bagi industri masa depan. Apalagi, belakangan, situasi ketidakpastian global juga turut berdampak pada terhambatnya pasokan energi hingga pada perekonomian.
”Dinamika global menunjukkan tantangan yang semakin kompleks dan berdampak langsung pada perekonomian. Ini menuntut ketahanan dan adaptasi dari setiap negara. Hal itu juga semakin menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian energi dan industrialisasi berbasis hilirisasi sebagai fondasi ketahanan nasional,” kata Wanhar.
Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan optimalisasi ketenagalistrikan berbasis energi bersih, MKI bersama Clarion Events akan menggelar Enlit Asia–Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 22-24 September 2026. Sejumlah area prioritas, antara lain, transisi energi di kawasan, digitalisasi serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan peran energi nuklir.
CEO Clarion Events Asia Richard Ireland menuturkan, pendaftaran untuk peserta pameran (exhibitor), sponsor, dan peserta resmi dibuka pada Jumat (17/4/2026). ”Dengan target 11.000 peserta dan 280 exhibitor global, acara ini bukan sekadar pameran, melainkan pusat transaksi teknologi dan investasi energi. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam membangun kolaborasi menuju sistem energi ASEAN yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo mengemukakan, PLN memiliki peran strategis dalam menerjemahkan peta jalan transisi energi menjadi hasil nyata. Dalam sesi executive briefing mendatang, PLN akan memaparkan arah kebijakan operasional yang fokus pada akselerasi proyek energi terbarukan dan penguatan sistem.
Melalui acara itu, pihaknya akan memberikan policy direction (arah kebijakan) PLN yang jelas, terutama dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi hasil nyata. ”Mulai dari akselerasi proyek PLTS dan BESS, hingga penguatan program Listrik Desa (Lisdes). Selaras dengan tema ’Powering Regional Sovereignty, Securing Energy System Resilience’,” kata Darmawan lewat siaran pers.
Menurutnya, PLN hadir untuk menunjukkan berbagai capaian nyata yang membuktikan transisi energi di Indonesia berjalan konkret melalui digitalisasi jaringan (smart grid) dan penguatan sistem yang tangguh. Pihaknya mengundang kolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun infrastruktur kelistrikan yang bersih, andal, serta menjadi tulang punggung kedaulatan ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum MKI Suroso Isnandar menyampaikan, Enlit Asia–Electricity Connect 2026 menjadi acara penting dalam mendukung dan mempercepat pengembangan sektor energi Indonesia dan ASEAN. Peran asosiasi industri, dalam hal ini MKI, krusial dalam menjembatani kebijakan, kesiapan industri, dan inovasi teknologi dalam transisi energi di kawasan.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Enjiniring Chairani Rachmatullah, dalam peluncuran Enlit Asia–Electricity Connect 2026, Jumat, mengatakan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), kapasitas pembangkit listrik nasional pada tahun 2060 akan mencapai 443 GW. Karena itu, ada kebutuhan peningkatan kapasitas sekitar empat kali lipat dalam 35 tahun mendatang.
Hal tersebut pun menuntut kesiapan PLN dalam memperbesar porsi energi terbarukan, sekaligus memastikan kesiapan teknologi untuk mendukung transisi tersebut. Menurutnya, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menjadi fokus utama adalah pergeseran dari pembangkit berbasis fosil ke energi terbarukan.
Salah satu tantangan utama saat ini adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara lokasi sumber energi terbarukan yang tersebar, sedangkan permintaan listrik masih terpusat. ”Jadi, bagaimana memecah demand ini. Solusi sudah ada dan juga disetujui pemerintah, yakni dengan (pembangunan) 48.000 kilometer sirkuit (kms) transmisi yang akan kami eksekusi dalam 10 tahun,” ucapnya.
Seperti Indonesia, Filipina juga bergantung pada batubara dalam hal kelistrikan. Namun, jika Indonesia memiliki batubara yang relatif melimpah, Filipina harus mengimpor dari negara lain. Hambatan pasokan energi di tengah gejolak geopolitik global pun begitu terasa.
Managing Director Quezon Power Philippines Ltd Co, Frank Thiel, Jumat, mengatakan, gejolak di Timur Tengah membuat harga energi, yang digunakan sebagai bahan bakar, melonjak. Hal itu mendorong kenaikan harga di berbagai sektor, termasuk di sektor kelistrikan.
Dalam hal ini, Filipina ialah negara yang sangat rentan terhadap gangguan pasokan energi. ”Negara ini tidak memproduksi minyak, memiliki gas dan batubara yang terbatas, dan sangat bergantung pada impor bahan bakar. Ketika terjadi gangguan rantai pasok seperti akibat konflik di Timur Tengah, Filipina terdampak sangat serius,” kata Thiel.
Ia mengapresiasi langkah cepat yang diambil Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dengan menetapkan keadaan darurat nasional yang mencakup berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Namun, krisis belum akan berakhir, bahkan bisa jadi semakin memburuk ke depan.
Filipina sejatinya berupaya melakukan transisi energi ke energi terbarukan. ”Pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung itu. Akan tetapi, kendala besarnya adalah keterbatasan jaringan transmisi. Tanpa jaringan transmisi yang memadai, proyek tersebut sulit direalisasikan. Ini juga menjadi tantangan di Indonesia, Malaysia, dan banyak negara lain,” lanjut Thiel.
Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan target 100 GW energi surya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan investor. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, percepatan transisi menuju energi menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
