Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Transformasi Tata Kelola: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045” dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-46 Sarjana, Magister, dan Doktor Tahun Akademik 2025/2026 di UIN Datokarama Palu, Senin (20/4/2026).
Dalam orasinya, Gus Ipul menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tantangan multidimensional yang tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan parsial. Ia menyoroti bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan, melainkan juga keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial, hingga risiko kemiskinan antar-generasi (poverty trap).
“Apakah Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045 jika sebagian rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan? Ini pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama,” ujar Gus Ipul di hadapan para wisudawan dan sivitas akademika.
Menurutnya, selama ini berbagai program bantuan sosial yang dijalankan negara masih cenderung menyentuh gejala, belum sepenuhnya menyasar akar persoalan. Karena itu, dibutuhkan transformasi tata kelola yang berbasis data, terintegrasi, dan kolaboratif.
Gus Ipul memaparkan tiga pilar utama transformasi tersebut. Pertama, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Kedua, integrasi program hulu hingga hilir melalui pendekatan life cycle social protection. Mulai dari pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan lewat pemberdayaan, hingga pencegahan kemiskinan melalui akses pendidikan.
Ketiga, penguatan kolaborasi multipihak. “Dalam paradigma collaborative governance, negara tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Gus Ipul menekankan peran strategis kampus sebagai pusat pengetahuan, inovasi, dan kritik kebijakan. Ia juga mengajak para lulusan untuk menjadi problem solver dan agen perubahan sosial di tengah masyarakat.
“Jika kemiskinan adalah rantai, maka pendidikan adalah kunci. Hari ini saudara-saudara telah memegang kunci itu,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyinggung program Sekolah Rakyat sebagai instrumen mobilitas sosial untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal akibat kondisi ekonomi keluarga.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Sosial dan UIN Datokarama Palu yang ditandatangani langsung oleh Gus Ipul dan Rektor Lukman S. Thahir.
Kerja sama ini menjadi langkah nyata memperkuat sinergi dalam penanganan kelompok rentan, termasuk eks narapidana terorisme (Napiter), melalui pendekatan pemberdayaan dan pendampingan berbasis kebutuhan.
“Penanganan kelompok rentan harus komprehensif. Selain pemberdayaan ekonomi, juga penting dilakukan proses destigmatisasi agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, kolaborasi juga akan diwujudkan melalui program KKN Terintegrasi atau KKN Berkelanjutan, di mana mahasiswa akan melakukan pendampingan berkelanjutan di desa hingga tercapai kemandirian masyarakat.
Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai momentum bersejarah bagi kampus. Ia menyampaikan pihaknya siap berkolaborasi dalam pendampingan ratusan eks Napiter di Sulawesi Tengah melalui program sosial, pemberdayaan, dan edukasi.
“Beliau (Gus Ipul) ingin meningkatkan kemajuan ekonomi yang ada di Sulawesi Tengah. Kita juga akan melaksanakan tugas pendampingan, ada kurang lebih seratusan eks Napiter yang ada di Sulawesi Tengah,” kata Lukman.
