Pemerintah Kerek Harga BBM Nonsubsidi, Dampaknya ke Inflasi Diperkirakan Terbatas

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kelas atas yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah diyakini hanya akan memberikan tekanan inflasi yang marjinal bagi perekonomian domestik.

Berdasarkan laporan BRI Danareksa Sekuritas bertajuk Economic Research - Macro Strategy: Beyond The Rebound, Chief Economist Helmy Kristanto menyoroti bahwa dampak inflasi dari kenaikan harga BBM ini dapat dikendalikan. Pada akhir pekan lalu, harga Pertamax Turbo tercatat naik Rp6.300, sementara Dexlite dan Pertamina Dex melonjak Rp9.400.

Helmy menjelaskan bahwa tekanan inflasi dari penyesuaian harga nonsubsidi ini relatif lebih terbatas dan terutama bekerja pada tataran marjinal, bukan bertindak sebagai pendorong utama inflasi secara keseluruhan. Meskipun BBM nonsubsidi menyumbang 44% dari total konsumsi bahan bakar di Indonesia, produk yang mengalami kenaikan paling tajam tersebut dikonsumsi oleh segmen berpendapatan tinggi yang cakupannya lebih sempit.

"Konsisten dengan pola historisnya, setiap kenaikan Rp1.000 pada bahan bakar kelas atas ini diperkirakan hanya menambah sekitar 0,02-0,15 persentase poin terhadap inflasi, angka yang jauh di bawah dampak penyesuaian bahan bakar bersubsidi," tulis laporan yang dirilis pada Senin (20/4/2026) itu.

Sementara dari sentimen global, laporan BRI Danareksa juga menyoroti bahwa bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) kemungkinan besar belum akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat. Kombinasi antara data ekonomi yang kuat dan inflasi yang didorong oleh guncangan pasokan membuat The Fed diperkirakan akan menahan suku bunga Fed Funds Rate.

Ekspektasi pasar saat ini condong pada skenario tidak adanya perubahan suku bunga acuan sepanjang 2026, dengan proyeksi pemotongan pertama diundur setidaknya hingga pertengahan tahun depan. Sikap wait and see ini diperkuat oleh data inflasi konsumen AS yang dilaporkan melonjak ke level 3,3% secara tahunan pada Maret 2026, level tertinggi sejak Mei 2024, yang mayoritas disetir oleh tingginya harga energi.

Tingginya harga energi tidak terlepas dari memanasnya tensi geopolitik. Eskalasi di Timur Tengah, khususnya setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons atas tekanan AS, telah menyebabkan harga acuan minyak mentah Brent kembali meroket ke atas level US$90 per barel.

Sementara di tengah ketidakpastian global, Indonesia dihadapkan pada dua katalis penting pada kuartal II/2026 yang dapat memengaruhi sentimen pasar, yakni tinjauan dari S&P Global Ratings dan MSCI.

S&P sebelumnya memberikan sinyal bahwa peringkat sovereign Indonesia cukup terekspos oleh konflik Timur Tengah yang berkepanjangan. Kerentanan ini diamplifikasi oleh kendala struktural, khususnya rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan (interest-to-revenue ratio).

Meski demikian, beberapa faktor fundamental diyakini mampu mempertahankan peringkat BBB dan outlook stabil Indonesia saat ini. Defisit fiskal yang terjaga di bawah ambang batas 3% terhadap PDB (di kisaran 2,9%), serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah di angka 40% terhadap PDB, dinilai masih jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara sepadan berperingkat BBB.

Sementara itu, terkait dengan penilaian MSCI, otoritas dan regulator dinilai telah menunjukkan kemajuan yang berarti menjelang review pada Mei. Langkah ini dinilai cukup mengurangi potensi penurunan kelas (downgrade) menuju status frontier market secara signifikan.

Di pasar modal, dinamika arus dana asing memperlihatkan tren yang beragam. Sepanjang minggu ketiga April 2026, investor asing mencatatkan arus modal keluar (outflow) di pasar saham sebesar Rp2,3 triliun. Sebaliknya, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi primadona dengan capaian aliran dana masuk bersih (net inflow) mingguan dari asing sebesar Rp660 miliar.