Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Indonesia menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan.
“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan SDM sebagai prioritas pembangunan, dan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, SDM ditempatkan sebagai prioritas utama dan mendapatkan perhatian yang cukup luas,” ungkapnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan UNICEF untuk melanjutkan pembangunan nasional.
Program kerjasama pemerintah RI dengan UNICEF telah dimulai 60 tahun yang lalu melalui penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasi BCA diterjemahkan dalam bentuk siklus program lima tahunan, yang disebut dengan CPAP. Saat ini, Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.
Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, program kerja sama antara kedua belah pihak telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene (serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan), pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.
Beberapa capaian kunci antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.
Kerjasama pemerintah RI dan UNICEF 2026-2030 mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene; perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerjasama dan koordinasi lintas sektor.
Dadan mengapresiasi UNICEF karena menjadi salah satu lembaga yang selama ini selalu perhatikan hak anak di dunia, termasuk Indonesia.
“Dengan kehadiran Badan Gizi Nasional, ini adalah program pemerintah yang utama dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, menjamin hak anak atas gizi. Ini diperhatikan mulai dari anak dalam kandungan sampai anak sampai usia 18 tahun. Jadi, tidak akan ada anak yang terlewatkan haknya,” ujar dia.
“Oleh sebab itu, pemerintah Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional menempatkan anggaran yang menurut saya cukup luar biasa, sehingga seluruh anak diminta dan diharuskan untuk mendapatkan haknya,” ucap Kepala BGN.
Hingga saat ini, sekitar 62 juta anak di Indonesia mendapatkan hak atas gizi seimbang dan untuk menjamin mereka bertumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria. BGN menggelontorkan lebih dari Rp60 triliun saja hingga April 2026 untuk intervensi pemenuhan gizi agar seluruh anak memperoleh hak minimum dengan gizi seimbang.
Dia mengharapkan kerja sama strategis dengan UNICEF yang selama ini berlangsung dapat berlangsung dengan baik.
“Mudah-mudahan kerjasama ini tetap dapat dilanjutkan dan kemitraan ini menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, baik untuk pemerintah Indonesia maupun UNICEF,” kata Dadan.
Baca juga: Bappenas: MBG berperan strategis dalam rantai besar ekonomi nasional
Baca juga: MBG jangkau 27 ribu SPPG dengan serapan anggaran capai Rp60 triliun
Baca juga: BGN: Pembangunan 106 SPPG di Babel tidak menggunakan APBN
“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan SDM sebagai prioritas pembangunan, dan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, SDM ditempatkan sebagai prioritas utama dan mendapatkan perhatian yang cukup luas,” ungkapnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan UNICEF untuk melanjutkan pembangunan nasional.
Program kerjasama pemerintah RI dengan UNICEF telah dimulai 60 tahun yang lalu melalui penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasi BCA diterjemahkan dalam bentuk siklus program lima tahunan, yang disebut dengan CPAP. Saat ini, Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.
Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, program kerja sama antara kedua belah pihak telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene (serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan), pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.
Beberapa capaian kunci antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.
Kerjasama pemerintah RI dan UNICEF 2026-2030 mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene; perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerjasama dan koordinasi lintas sektor.
Dadan mengapresiasi UNICEF karena menjadi salah satu lembaga yang selama ini selalu perhatikan hak anak di dunia, termasuk Indonesia.
“Dengan kehadiran Badan Gizi Nasional, ini adalah program pemerintah yang utama dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, menjamin hak anak atas gizi. Ini diperhatikan mulai dari anak dalam kandungan sampai anak sampai usia 18 tahun. Jadi, tidak akan ada anak yang terlewatkan haknya,” ujar dia.
“Oleh sebab itu, pemerintah Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional menempatkan anggaran yang menurut saya cukup luar biasa, sehingga seluruh anak diminta dan diharuskan untuk mendapatkan haknya,” ucap Kepala BGN.
Hingga saat ini, sekitar 62 juta anak di Indonesia mendapatkan hak atas gizi seimbang dan untuk menjamin mereka bertumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria. BGN menggelontorkan lebih dari Rp60 triliun saja hingga April 2026 untuk intervensi pemenuhan gizi agar seluruh anak memperoleh hak minimum dengan gizi seimbang.
Dia mengharapkan kerja sama strategis dengan UNICEF yang selama ini berlangsung dapat berlangsung dengan baik.
“Mudah-mudahan kerjasama ini tetap dapat dilanjutkan dan kemitraan ini menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, baik untuk pemerintah Indonesia maupun UNICEF,” kata Dadan.
Baca juga: Bappenas: MBG berperan strategis dalam rantai besar ekonomi nasional
Baca juga: MBG jangkau 27 ribu SPPG dengan serapan anggaran capai Rp60 triliun
Baca juga: BGN: Pembangunan 106 SPPG di Babel tidak menggunakan APBN
