jpnn.com, JAKARTA - Sosok Jusuf Kalla (JK) kerap mengundang polemik lewat pernyataan-pernyataannya yang tajam. Namun, di balik itu, rekam jejak panjang sang "Raja Maros" di panggung pemerintahan sulit untuk diabaikan.
Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai sebutan negarawan bagi JK memiliki dasar yang kuat jika merujuk pada kontribusinya menyelesaikan berbagai konflik besar di tanah air.
BACA JUGA: Hubungan JK dan Simpatisan Jokowi-PSI Memanas, Efriza: Gibran Bisa Kena Getahnya
"Jika melihat rekam jejaknya, sebutan negarawan itu punya dasar. Di era JK, berbagai konflik daerah berhasil diselesaikan, seperti MoU Helsinki antara Pemerintah dan GAM, hingga kasus Poso dan Ambon," ujar Efriza kepada JPNN.com, Senin (20/4).
Efriza menilai JK memiliki keterampilan khusus sebagai penengah konflik dan selalu mendorong konsensus demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
BACA JUGA: Efriza Sebut JK Tak Bisa Diam Kayak SBY, Masih Dibutuhkan untuk Penyeimbang
Bahkan, Efriza mengingatkan kembali peran dominan JK saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga sempat dijuluki sebagai The Real President. Begitu pula saat periode pertama bersama Jokowi.
"Kehadiran JK sebagai wakil presiden saat itu membuat Jokowi cenderung lebih berpihak kepada rakyat dibandingkan periode keduanya," lanjutnya.
BACA JUGA: JK Ungkit Jasanya terhadap Karier Politik Jokowi, Efriza: Itu Akumulasi Emosi karena Dilecehkan
Salah satu catatan unik yang diingat Efriza adalah keberanian JK pada Pemilu 2009. Saat itu, Indonesia mencetak sejarah dengan metode mencontreng (centang), bukan mencoblos.
"Itu didasari pandangan JK bahwa rakyat kita jangan dinilai bodoh atau terbelakang pendidikannya. Meskipun ada juga kebijakan kontroversial seperti konversi minyak tanah ke gas," paparnya.
Satu hal yang paling menonjol dari sisi "pasang badan" seorang JK adalah terkait kebijakan ekonomi yang pahit. Efriza mencatat, saat dua presiden yang didampinginya memutuskan menaikkan harga BBM, JK-lah yang cenderung tampil mengumumkannya ke publik.
"JK bersedia menjadi pelindung presiden. Dia siap mengambil peran yang tidak populer di mata masyarakat demi menjaga wibawa presidennya. Itu salah satu kualitas negarawan," tegas Efriza.
Meski demikian, Efriza memaklumi jika kelompok 'Termul' (Ternak Mulyono) saat ini kurang setuju dengan label negarawan bagi JK, terutama karena sikap kritis JK yang kerap menyerang Jokowi.
"Wajar jika ada yang tidak setuju, tergantung perspektif politiknya. Namun, catatan penting bagi Pak JK, status negarawan itu harus terus dijaga melalui sikap, narasi, dan keteladanan. Jangan sampai 'terpeleset' di kemudian hari," pungkasnya.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra
