Pimpinan MPR RI meninjau langsung lokasi pembangunan kawasan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin 20 April 2026. Seiring rampungnya sejumlah infrastruktur utama pusat pemerintahan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menargetkan pusat pemerintahan di IKN dapat berfungsi secara menyeluruh pada 2028 mendatang.
Kunjungan pimpinan MPR ini bertujuan memantau progres gedung lembaga eksekutif serta rencana pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan terdapat lima titik di kawasan legislatif yang akan dibangun, mencakup Gedung Paripurna serta gedung-gedung untuk MPR, DPR, dan DPD RI.
Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan IKN yang dinilainya mengalami kemajuan pesat sejak kunjungan terakhirnya pada akhir 2024 lalu. "Dari sejak kunjungan terakhir (akhir 2024) sampai sekarang, pembangunan IKN telah mengalami lompatan dan kemajuan yang sangat pesat. Antara lain pembangunan tempat ibadah, kantor pengelola Otorita IKN, Istana Wakil Presiden, dan penyelesaian bandara IKN," ujar Ahmad Muzani.
Baca juga:
Otorita IKN Ajak Warga Penajam Paser Utara Manfaatkan Rotan
Lampu Hijau dari Presiden
Selain fasilitas eksekutif, Muzani memberikan kepastian bahwa pembangunan sarana pendukung untuk lembaga legislatif dan yudikatif telah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Hal ini menandai babak baru IKN sebagai ibu kota negara yang akan menyatukan seluruh pilar kekuasaan pemerintahan di satu lokasi.
"Kami baru saja mendapatkan kepastian bahwa legislatif dan yudikatif telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan sejak sekarang dilakukan proses pembangunannya," tambahnya.
Muzani Cek Pembangunan Gedung Legislatif di IKN
