PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka patut dicermati secara jernih. Di satu sisi, peringatan ini menjadi koreksi penting terhadap praktik penegakan hukum yang berpotensi terlalu represif. Namun, di sisi lain, pernyataan ini tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran terhadap upaya pemberantasan korupsi dana desa.
Fakta menunjukkan, persoalan di tingkat desa memang kompleks. Data Kejaksaan Agung mencatat ada 489 kasus yang melibatkan kepala desa pada semester I 2025, meningkat tajam dari 275 kasus pada 2024. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejak 2015 hingga 2024 terdapat 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 pelaku, setengahnya adalah kepala desa. Angka-angka ini tidak bisa diabaikan.
Namun, perlu diakui bahwa tidak semua pelanggaran berakar dari niat jahat. Banyak kepala desa berasal dari latar belakang non-birokrasi, minim pemahaman administrasi, serta belum terbiasa dengan tata kelola keuangan negara yang rumit.
Dalam konteks ini, kesalahan administratif kerap berujung pada jerat pidana, tanpa proses pembinaan yang memadai terlebih dahulu.
Di sinilah letak persoalannya. Penegakan hukum seharusnya menjadi ultimum remedium atau lamgkah tetakhir, bukan langkah pertama. Jika setiap kesalahan administrasi langsung dipidanakan, maka yang muncul adalah ketakutan, bukan perbaikan sistem. Kepala desa akan cenderung defensif, bahkan enggan berinovasi dalam pembangunan desa.
Namun, pendekatan pembinaan tidak boleh menjadi alasan untuk menoleransi korupsi. Harus ada garis tegas antara kesalahan administratif dan tindakan koruptif yang disengaja. Aparat penegak hukum dituntut lebih cermat dalam memilah, mana yang layak dibina dan mana yang harus diproses hukum.
Persoalan ini juga mengungkap lemahnya sistem pengawasan dan pendampingan di tingkat desa. Dengan jumlah desa mencapai lebih dari 75 ribu dan kepala desa lebih dari 76 ribu orang, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
Peran pemerintah daerah, inspektorat, serta Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat krusial. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembina aktif.
Pendampingan teknis, pelatihan administrasi, serta penguatan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas. Tanpa itu, kesalahan yang sama akan terus berulang.
Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat harus diperkuat. Masyarakat desa bukan hanya objek pembangunan, melainkan juga pengawas alami. Keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana desa dapat menjadi benteng awal pencegahan korupsi.
Edukasi publik juga tidak kalah penting. Masyarakat perlu memahami bagaimana dana desa digunakan, apa prioritasnya, dan bagaimana mengawasinya. Dengan demikian, kontrol sosial dapat berjalan efektif.
Pernyataan Jaksa Agung seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang pendekatan dalam pengelolaan dana desa. Penegakan hukum tetap tegas, tetapi tidak membabi buta. Pembinaan diperkuat, pengawasan diperketat, dan partisipasi masyarakat diperluas.
Pada akhirnya, tujuan utama tidak sekadar menghukum, tetapi memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanpa keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan, desa akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama.
Bedah Editorial MI: Jangan Mudah Memenjara Kepala Desa
