Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara Arab di kawasan Teluk kian diliputi kecemasan seiring arah negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dinilai makin tak jelas. Alih-alih meredakan ketegangan, pembicaraan justru dikhawatirkan memperkuat posisi strategis Teheran atas Selat Hormuz.
Sejumlah pejabat dan analis memperkirakan putaran negosiasi berikutnya akan lebih berfokus pada pembatasan pengayaan uranium serta pengelolaan pengaruh Iran di Selat Hormuz, ketimbang membahas isu rudal dan proksi regional yang selama ini menjadi ancaman langsung bagi negara-negara Teluk.
Sumber di kawasan Teluk menilai perubahan fokus ini berbahaya. Mereka khawatir pendekatan tersebut hanya "mengelola" pengaruh Iran, bukan menguranginya, demi menjaga stabilitas ekonomi global.
"Pada akhirnya, Hormuz akan menjadi garis merah. Itu bukan isu sebelumnya, tapi sekarang menjadi prioritas. Targetnya telah berubah," ujar seorang sumber yang dekat dengan lingkaran pemerintah Teluk, seperti dikutip Reuters, Selasa (21/4/2026).
Kekhawatiran ini makin menguat setelah pernyataan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, yang menyebut Selat Hormuz sebagai "senjata nuklir" Iran dalam konteks geopolitik.
"Tidak jelas bagaimana gencatan senjata antara Washington dan Teheran akan berjalan. Tetapi satu hal yang pasti: Iran telah menguji 'senjata nuklirnya'. Itu adalah Selat Hormuz. Potensinya tak terbatas," tulisnya.
Dari sisi Iran, pandangan tersebut diamini. Sumber keamanan senior Iran menyebut Selat Hormuz sebagai "aset emas" yang telah lama dipersiapkan sebagai alat pencegah strategis.
"Iran telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk skenario penutupan Selat Hormuz. Ini adalah salah satu alat paling efektif, pengaruh geografis yang menjadi pencegah kuat," ujarnya.
Bahkan, sumber lain yang dekat dengan Garda Revolusi Iran menyebut tabu penggunaan Hormuz kini telah "dilanggar", menjadikannya alat tawar nyata dalam negosiasi internasional.
Namun bagi negara-negara Teluk, fokus berlebihan pada Hormuz justru mengabaikan ancaman utama lain, seperti serangan rudal dan aktivitas kelompok proksi Iran di kawasan. Presiden Emirates Policy Center, Ebtesam Al-Ketbi, menilai situasi ini bukanlah upaya penyelesaian konflik, melainkan pengelolaan ketegangan yang disengaja.
"Apa yang terjadi saat ini bukan penyelesaian bersejarah, tetapi rekayasa konflik berkelanjutan," ujarnya. "Siapa yang menanggung dampak rudal dan proksi? Negara-negara Teluk. Tapi isu itu justru diabaikan."
Analis juga memperingatkan bahwa pendekatan ini berisiko menciptakan stabilitas semu yang menguntungkan AS dan Iran, tetapi meninggalkan negara Teluk dalam ketidakpastian keamanan.
Sejak konflik memanas pada 28 Februari, negara-negara Teluk telah menanggung dampak ekonomi besar, mulai dari serangan infrastruktur energi hingga lonjakan biaya ekspor dan asuransi. Jalur distribusi alternatif pun lebih mahal dan tetap rentan terhadap ancaman yang sama.
Para diplomat Teluk kini mendorong Washington agar tidak buru-buru mencabut sanksi terhadap Iran. Mereka menginginkan pendekatan bertahap guna menguji komitmen Teheran, terutama terkait program rudal dan jaringan proksi.
(tfa/sef) Add as a preferred
source on Google
