KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data nasional yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam pertukaran dan pemutakhiran data yang relevan dengan pengembangan ekosistem halal nasional.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal menyampaikan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin luas.
“Kami turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling meng-update, bertukar, dan memperbarui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal.” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/4/2026).
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026: Fondasi yang Sering Diabaikan dalam Kebijakan
Pernyataan tersebut disampaikan Babe Haikal saat menerima kunjungan kerja Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Senin (20/4/2026).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa momentum sensus merupakan peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia.
Sebagai bagian dari dukungan konkret, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124.000 orang pendamping proses produk halal (PPH) untuk membantu pemutakhiran data di lapangan.
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegas Babe Haikal.
Baca juga: Rano Karno: Kemajuan Ekonomi Tanpa Nilai Pancasila Bisa Lahirkan Ketimpangan
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan apresiasinya atas kolaborasi bersama BPJPH yang selama ini telah terjalin dengan baik dan terus diperkuat.
“Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu, dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir," ucapnya.
Amalia menambahkan, fasilitas laboratorium tersebut menjadi bukti keseriusan BPJPH dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi sekaligus bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi badan yang super strategis.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 direncanakan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026, dengan cakupan nasional yang melibatkan berbagai sektor usaha.
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Basis Pemetaan UMKM Nasional
“Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan minimal di 30 kota,” jelas Amalia.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan SE2026 sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tutur Amalia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
