Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mengingatkan pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemutakhiran data guna memastikan optimalisasi program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Hal ini disampaikan Agus Jabo dalam audiensi bersama sejumlah pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (21/4/2026).
“PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Audiensi dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Tanggamus, dengan fokus pembahasan pada penguatan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas bantuan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pemerintah daerah menyampaikan tingginya kebutuhan PBI JKN di tengah keterbatasan fiskal dan masih besarnya jumlah masyarakat rentan.
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, misalnya, menyampaikan bahwa wilayahnya membutuhkan tambahan kuota PBI JKN mengingat mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan kondisi geografis yang menantang.
Ia menjelaskan, dukungan Kementerian Sosial dalam penanganan bencana telah mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk 434 kepala keluarga, mencakup bantuan jaminan hidup, permakanan, hingga stimulan ekonomi. Namun hingga saat ini, proses pendataan masih terus berjalan karena bencana dan curah hujan yang masih berlangsung.
“Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah,” harapnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai layanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.
Perwakilan Kabupaten Tanggamus menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap PBI JKN. Dengan sekitar 650 ribu jiwa membutuhkan layanan, pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 160 ribu jiwa untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, mengungkapkan bahwa kebutuhan PBI JKN di wilayahnya masih cukup besar dan belum sepenuhnya terakomodasi.
“Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dengan kuota PBI JKN yang tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan PBI JKN di Polewali Mandar mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menegaskan bahwa penguatan PBI JKN harus berbasis pada data yang akurat dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
Dalam paparannya, Agus Jabo juga menyampaikan bahwa hingga Februari 2026, cakupan skema bantuan iuran JKN yang meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Hal ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga akurasi data agar penyaluran tepat sasaran.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan agar jaminan kesehatan tepat sasaran,” tutup Agus Jabo.
