Jepang pada Selasa (21/4) menyetujui perombakan besar terhadap aturan ekspor pertahanan, mengakhiri pembatasan lama terhadap penjualan senjata mematikan ke luar negeri dan membuka jalan bagi ekspor jet tempur, rudal, serta kapal perang.
"Tidak ada satu negara pun yang kini dapat melindungi perdamaian dan keamanannya sendiri. Negara mitra yang saling mendukung dalam hal peralatan pertahanan sangat diperlukan," kata Sanae Takaichi dalam unggahan di X.
Langkah yang diambil Takaichi ini menandai perubahan besar dari prinsip pasifisme yang membentuk kebijakan keamanan Jepang pascaperang, seiring Tokyo berupaya memperkuat industri persenjataan domestik dan memperdalam hubungan dengan mitra pertahanan.
Takaichi melihat penguatan industri senjata dalam negeri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan baru menghapus aturan sebelumnyaSebelumnya, ekspor sebagian besar dibatasi pada lima kategori: peralatan penyelamatan, transportasi, pengawasan, peringatan, dan penyapuan ranjau.
Aturan ini, yang berakar pada sikap pasifis Jepang pascaperang, selama beberapa dekade sangat membatasi ekspor pertahanan.
Pedoman yang direvisi menghapus kategori tersebut dan memungkinkan semua peralatan pertahanan untuk disetujui, dengan tetap melalui penyaringan pemerintah serta pengendalian terhadap transfer ke negara ketiga.
"Tidak ada perubahan sama sekali dalam komitmen kami untuk mempertahankan jalur dan prinsip fundamental sebagai negara yang mencintai perdamaian selama lebih dari 80 tahun sejak perang," kata Takaichi.
"Dalam sistem baru ini, kami akan secara strategis mendorong transfer peralatan sambil membuat penilaian yang jauh lebih ketat dan hati-hati mengenai apakah transfer tersebut dapat diizinkan."
Perubahan kebijakan ini terjadi di tengah konflik global yang sedang berlangsung, yang menciptakan peluang baru bagi pemasok pertahanan, bahkan ketika produksi senjata Amerika Serikat berada di bawah tekanan.
Jepang meningkatkan belanja militerLangkah ini dikritik oleh Cina, namun sebagian besar disambut oleh mitra pertahanan Jepang, termasuk Australia, serta menarik minat dari Asia Tenggara dan Eropa.
Para pendukung menilai perubahan ini akan membantu mengintegrasikan Jepang ke dalam rantai pasok pertahanan global dan memperkuat keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Para pengkritik berpendapat bahwa langkah ini berisiko mengikis komitmen lama Jepang terhadap pasifisme.
Tokyo juga melihat ekspor pertahanan sebagai cara untuk memperkuat basis industrinya melalui peningkatan produksi.
Jepang telah secara bertahap meningkatkan belanja militernya hingga sekitar 2% dari PDB, dengan kenaikan lebih lanjut diperkirakan di bawah pemerintahan Takaichi.
Tokyo menyatakan bahwa peningkatan tersebut ditujukan untuk menangkal ancaman dari negara tetangga seperti Cina, termasuk di sekitar pulau-pulau di Laut Cina Timur dekat Taiwan.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid
width="1" height="1" />
(ita/ita)
