JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak bisa ditawar.
Hal tersebut disampaikan menanggapi serangan berulang terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL.
Nabyl menambahkan, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor untuk memperkuat perlindungan terhadap personel UNIFIL.
"Indonesia berkomitmen menjalankan mandat dalam misi UNIFIL sesuai Resolusi 1701 (2006), dengan terus melakukan penilaian berkala terhadap situasi di lapangan," kata Nabyl di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Baca Juga: Tentara Prancis Meninggal dalam Misi UNIFIL Dipulangkan, Upacara Penghormatan Digelar di Beirut
Juru bicara Kemlu itu menambahkan, Indonesia juga senantiasa mencermati situasi keamanan di Lebanon, termasuk implikasinya terhadap partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL.
Selain itu, pemerintah Indonesia disebutnya telah meminta PBB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasukan penjaga perdamaian, baik di Lebanon ataupun di misi-misi PBB lain.
"Bersama negara-negara kontributor, Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk memperkuat perlindungan pasukan penjaga perdamaian," kata Nabyl, dikutip Antara.
Sebelumnya, Kemlu RI menyatakan perubahan dalam partisipasi pasukan TNI dalam misi UNIFIL harus dipertimbangkan secara matang. Hal tersebut disampaikan Kemlu menyusul permintaan sejumlah pihak agar keterlibatan TNI dalam UNIFIL dievaluasi.
Indonesia telah kehilangan tiga prajurit yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon. Ketiga prajurit tersebut gugur dalam dua peristiwa pada akhir Maret 2026.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Antara
- unifil
- prajurit unifil gugur
- serangan terhadap pasukan unifil
- Lebanon
- pasukan penjaga perdamaian
- Kemlu RI
