Tantangan Mengadang di Balik Upaya Prabowo Percepat Proyek Giant Sea Wall

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mempercepat rancangan pembangunan proyek Giant Sea Wall. Namun, terdapat sederet tantangan dalam upaya menggenjot megaproyek tersebut.

Upaya mempercepat proyek Giant Sea Wall itu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) Presiden RI Prabowo Subianto dengan jajaran menterinya di Istana Negara pada Senin (20/4/2026).

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan bahwa dalam ratas tersebut Prabowo ingin mempercepat penggarapan proyek Giant Sea Wall. Menurutnya, proyek Giant Sea Wall saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah pun mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan terkait konstruksi.

"Target pembangunan dalam waktu yang belum ditentukan, tetapi paling tidak bisa dipercepat," kata Didit usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah pun saat ini masih menghitung waktu pembangunan, karena akan berkaitan sama sumber daya yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, Didit juga menjelaskan bahwa pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak. 

Didit juga mengatakan bahwa urgensi pembangunan Giant Sea Wall dinilai sangat tinggi karena infrastruktur ini dirancang untuk memproteksi wilayah Pantura hingga 300 tahun ke depan. 

"Kita bukan bangun untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk 100, 200, 300 tahun ke depan. Nah, dengan kondisi seperti itu, ruginya atau mudaratnya atau urgensinya, kalau itu tidak diselesaikan akan jauh lebih besar,"  katanya. 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga mengatakan bahwa Prabowo meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berpartisipasi aktif, sebab Giant Sea Wall merupakan proyek strategis. Proyek tersebut menurutnya mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk. 

"Banyak hasil-hasil penelitian di kampus yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif," kata Brian usai ratas pada Senin (20/4/2026).

Itb.ac.id

Rencana Prabowo

Proyek Giant Sea Wall ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa. Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim. 

Giant Sea Wall memiliki panjang 500-700 km yang membentang dari Banten hingga Gresik (Jawa Timur). Proyek ini bertujuan melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Megaproyek ini pun menjadi salah satu proyek prioritas pemerintahan Prabowo. Kepala Negara menilai, ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut kian mengkhawatirkan, khususnya di pesisir utara Jawa. Pembangunan tanggul laut raksasa diposisikan sebagai solusi jangka panjang untuk melindungi pusat-pusat ekonomi nasional. 

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah merasakan dampak langsung dari perubahan iklim, terutama ancaman naiknya permukaan laut. Di Pantai Utara Ibu Kota, permukaan laut meningkat lima sentimeter setiap tahun. Bayangkan apa yang terjadi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujar Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun lalu (23/9/2025). 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun mengungkap alasan utama pemerintah menetapkan konstruksi Giant Sea Wall sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menuturkan bahwa megaproyek itu akan menyelamatkan pusat ekonomi yang banyak tersebar di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa. Terlebih, tambah Pambudy, saat ini 56% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berlokasi di wilayah Pulau Jawa. 

"70% dari 56% [PDB di Pulau Jawa] ada di Pantai Utara. Dan dari 100% PDB kita, 20% ada di aglomerasi Jakarta, dan 18% ada di Jakarta," kata Pambudy.

Sejalan dengan hal itu, pengembangan tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Banten hingga Gresik merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia. 

"Jadi penyelamatan infrastruktur wilayah Pantai Utara Jakarta adalah penyelamatan Indonesia," ujarnya. 

Persiapan Biaya

Pemerintah melalui BOPPJ sendiri memproyeksikan pembangunan Giant Sea Wall bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun.

Pemerintah sendiri telah menawarkan proyek ini ke sejumlah negara agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Hal itu diamini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia memastikan proyek tersebut terus berjalan sehingga peluang investasi dibuka ke banyak negara, termasuk China. 

“Kami akan semakin membuka komunikasi, tentu tidak hanya China, tapi dengan berbagai negara lain termasuk investasi yang kita harapkan bisa masuk ke Indonesia untuk proyek besar seperti Giant Sea Wall tersebut,” kata AHY.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI-Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah investor internasional tertarik masuk. Minat investasi itu berasal dari China, Belanda, hingga Jepang. 

Tantangan Mengadang

Namun, di tengah ancang-ancang proyek prestisius itu, terselip ragam tantangan yang akan mengadang pemerintah. Ahli Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan tantangan yang pertama adalah soal keberlanjutan proyek di tengah ketidakpastian politik dalam negeri.

"Jadi, harus belajar, terutama dari pengalaman pembangunan IKN [Ibu Kota Nusantara]," katanya kepada Bisnis pada Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan, harus benar-benar dipastikan keberlanjutan proyek ke depan. Jangan sampai, ketika berganti pemerintahan, maka rencana pun berubah.

Kemudian, yang juga perlu diperhatikan pemerintah adalah terkait biaya pembangunan yang jumbo. Dibutuhkan investor yang mau membangun megaproyek tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Lalu, dibutuhkan komitmen yang kuat di masing-masing wilayah atau masing-masing kepala daerah dalam mendukung proyek tersebut.

Selain itu, yang mesti juga jadi perhatian adalah terkait dengan dampak lingkungan. Dia menjelaskan bahwa dampak ekonomi yang dirasakan jangan sampai tidak sebanding dengan dampak kerusakan alam yang terjadi.

"Jangan sampai nanti bunuh diri ekologi. Akan hancurkan pesisir Pantura," ujar Nirwono.

Menurut Nirwono, sebenarnya terdapat solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di Pantai Utara, misalnya dengan memastikan ruang terbuka hijau sebagai pengaman pantai. Pemerintah menurutnya bisa membuat Giant Mangrove Wall, alih-alih Giant Sea Wall.

"Dalam skala masif, penanaman mangrove dilakukan di Pantura, melibatkan masyarakat pesisir. Yang diuntungkan nanti masyarakat pesisir juga," kata Nirwono.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa pembangunan Giant Sea Wall memang bisa dimengerti sebagai upaya menyelamatkan Pantai Utara Jawa dari kenaikan muka air laut.

"Namun, yang jadi pertanyaan, sumber pembiayaannya dari mana? Apakah ada pembiayaan terkait Giant Sea Wall? Investor mana juga yang tertarik menawarkan diri untuk menanamkan investasinya di Giant Sea Wall? kata Yayat kepada Bisnis pada Selasa (21/4/2026).

Dalam menarik investor, menurutnya perlu ada rencana strategis yang besar, kepastian investasi, serta insentif agar investor bisa memanfaatkan kawasan dengan baik. Perlu juga tambahan fungsi, bukan sekadar tanggul. Selain itu, rencana besar perlu dimatangkan untuk juga menilai dampak lingkungan yang terjadi.

"Impact lingkungan seperti apa? Kalau tidak jelas, yang terjadi adalah antara dilema dan kegalauan," katanya.