JAKARTA, KOMPAS – Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuannya pada level 4,75 persen. Keputusan ini diambil sebagai respons kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi di tengah dinamika gejolak global.
Demikian disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode April 2026, Rabu (22/4/2026), secara daring. BI turut mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 3,75 persen dan lending facility sebesar 5,5 persen.
Alhasil, BI tercatat telah mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75 persen selama delapan bulan beruntun. Sebelumnya, selama periode September 2024-September 2025, BI sudah memangkas suku bunga acuanya sebesar 150 basis poin (bps).
“Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilitas nilai tukar di tengah dampak buruk kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah,” katanya.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Pelonggaran kebijakan moneter yang prematur akan sulit dibenarkan mengingat inflasi yang masih tinggi, sekaligus berisiko memperparah arus keluar modal dan melemahkan rupiah lebih lanjut.
“Ke depan, Bank Indonesia siap menempuh penguatan kebijakan moneter lebih lanjut yang diperlukan untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 1,5-3,5 persen,” katanya.
Perry menambahkan, bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran turut didukung, antara lain dengan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, berpendapat, tantangan utama kebijakan terletak pada menyeimbangkan stabilitas eksternal dengan pertimbangan inflasi domestik.
“Pelonggaran kebijakan moneter yang prematur akan sulit dibenarkan mengingat inflasi yang masih tinggi, sekaligus berisiko memperparah arus keluar modal dan melemahkan rupiah lebih lanjut,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik melaporkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 3,48 persen secara tahunan, mendekati batas atas target BI sebesar 1,5-3,5 persen. Laju inflasi ini cenderung mereda dibanding periode Februari 2026 yang mencapai 4,76 persen.
Meski inflasi mulai melambat seiring meredanya efek basis rendah, ia melanjutkan, risiko meningkat utamanya akibat lonjakan harga energi global dan tekanan dari sisi nilai tukar. Pada saat yang sama, arus modal keluar meningkat seiring gejolak eksternal.
Kini, rupiah telah melewati ambang batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS, level yang dipantau ketat oleh para pelaku pasar. Bahkan, secara tahun kalender berjalan, rupiah telah terdepresiasi sebesar 3,06 persen.
Sebaliknya, mempertahankan sikap hati-hati juga dapat menyebabkan kondisi keuangan semakin ketat. Artinya, aktivitas ekonomi domestik akan semakin terhambat, sekalipun dukungan terhadap pertumbuhan bukanlah mandat utama BI.
“Bank Indonesia perlu mempertahankan BI Rate pada 4,75 persen, sambil tetap bersikap wait-and-see serta memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan ketahanan eksternal dengan opsi untuk memperketat kebijakan jika tekanan inflasi muncul kembali atau meningkat,” kata Riefky.
