JAKARTA - Guru Besar Tetap Ilmu Kebijakan Publik, Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Prof Aris Sarjito, menyebut, Negara tidak boleh tertinggal oleh zaman yang bergerak tanpa kompromi. Dalam konteks pertahanan, modernisasi adalah keniscayaan.
‘’Modernisasi bukan lagi agenda pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang menentukan masa depan negara,’’ ujar Aris Sarjito saat pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Unhan, Rabu (22/4/2026).
Aris menekankan, bahwa lanskap pertahanan global telah bergeser drastis dari ancaman konvensional menuju ancaman hibrida, siber dan berbasis data.
‘’Dalam konteks ini, integrasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) menjadi fondasi baru kebijakan pertahanan,’’ ujarnya.
Dia menjelaskan, algoritma kini mampu membaca pola ancaman dalam hitungan detik, melampaui kapasitas analisis manusia, sekaligus mendorong transformasi sistem pertahanan dari reaktif menjadi prediktif dan adaptif.
‘’Namun, di balik keunggulan tersebut, muncul dilema strategis. Penggunaan sistem otonom dan kecerdasan buatan menuntut kerangka etika dan hukum yang kuat agar tidak menggerus akuntabilitas dan nilai kemanusiaan,’’ lanjutnya.
Aris menggarisbawahi bahwa tantangan modernisasi tidak semata datang dari luar, tetapi justru dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Dia menyebut resistensi birokrasi, struktur organisasi yang rigid, serta keterbatasan adaptasi sebagai faktor utama yang memperlambat transformasi kebijakan.
