JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Dewan Pers Abdul Manan menilai, pernyataan Presiden yang terbuka terhadap kritik belum sepenuhnya terbaca demikian oleh publik.
Ia mencontohkan kasus pencabutan akses wartawan usai bertanya soal program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Abdul Manan, publik akhirnya bertanya apakah itu kehendak Presiden atau langkah aparat di bawahnya yang terlalu melindungi kepala negara.
"Kalau dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, kan sebenarnya Presiden mengindikasikan terbuka terhadap kritik. Tapi yang jangan lupa dilihat adalah, sinyal yang diberikan oleh Presiden itu seringkali tidak sinkron,” katanya.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko membantah anggapan pemerintah anti kritik. Ia menyebut Presiden justru sosok demokrat progresif.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan kritik seharusnya disampaikan secara kritis namun tetap logis, bukan langsung mengarah pada tuntutan menjatuhkan Presiden.
Dosen UNJ Ubedilah Badrun menegaskan, pembicaraan soal impeachment bukan tindakan melawan hukum, melainkan ruang konstitusional yang tersedia bagi warga negara.
Ia juga menilai, wacana tersebut sah diperdebatkan secara rasional di ruang publik. Selain itu, Ubedillah mengkritik DPR yang dinilai tak maksimal menjalankan fungsi pengawasan.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/yuVpHkzEbTw
#saifulmujani #kritik #prabowo
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- prabowo
- kritik
- demokrasi
- pers
- ubedilah badrun
