JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan bahwa pernyataannya terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hanya merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan.
Dadan menyebut, kebutuhan belasan ribu sapi itu bukan kondisi riil, tetapi perhitungan berdasarkan pada asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan, dalam keterangan pers, Kamis (23/4/2026).
Baca juga: Kepala BGN Angkat Bicara soal Anggaran IT yang Disebut Capai Rp 1,2 Triliun
Dia mengatakan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," tutur dia.
Menurut Dadan, hal ini yang menjadi makan bergizi gratis itu penting agar tangkapan rasionya bagus.
"Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," kata dia.
Namun, kata Dadan sampai sekarang BGN belum pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga di pasar.
Baca juga: Tim Optimalisasi MBG Dibentuk agar Anggaran BGN Efisien
Dadan lalu mengungkapkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
Saat itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," ungkap dia.
Baca juga: Catatan BGN Sepanjang Setahun MBG: 25.000 Dapur hingga Soal Motor Listrik
Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," pungkas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
