Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan gas elpiji nonsubsidi dinilai berpotensi memicu berbagai penyimpangan di lapangan.
Tulus Abadi Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.
Menurut Tulus, penyesuaian harga yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) tidak terhindarkan karena tekanan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada harga minyak dunia dan pasokan energi nasional.
“Kenaikan harga ini tidak bisa dihindari karena faktor global, apalagi sekitar 60 persen kebutuhan energi kita masih bergantung pada impor,” ujar Tulus dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).
Namun demikian, ia menyoroti adanya disparitas harga yang semakin lebar antara energi subsidi dan non-subsidi.
Kondisi ini dinilai berisiko memicu perilaku anomali di berbagai level, mulai dari konsumen hingga pelaku distribusi.
“Disparitas harga yang makin lebar berpotensi mendorong perilaku menyimpang, baik oleh konsumen, pengecer, agen, bahkan oknum di SPBU,” tegasnya.
Tulus menilai potensi penyelewengan seperti pengoplosan, penyelundupan, hingga migrasi pengguna dari BBM non-subsidi ke subsidi harus segera dimitigasi.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak pasif dalam menangani persoalan tersebut.
“Aparat penegak hukum harus proaktif melakukan pengawasan di lapangan dan memberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mendorong PT Pertamina (Persero) untuk bertindak tegas terhadap mitra yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Pertamina harus berani mencabut izin mitra seperti SPBU atau agen yang terbukti melakukan penyelewengan,” lanjut Tulus.
Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya kelompok mampu, untuk tidak beralih menggunakan BBM dan elpiji bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok rentan.
“Migrasi ke BBM subsidi oleh kelompok mampu bukan hanya tidak etis, tapi juga amoral karena merampas hak masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Tulus mendorong pemerintah untuk tidak terus mempertahankan subsidi energi yang berpotensi membebani fiskal negara.
Ia mengutip temuan World Bank yang menyebut subsidi energi kerap tidak tepat sasaran.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya penguatan transportasi publik, khususnya di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek.
“Sudah saatnya pemerintah mengalihkan subsidi energi ke penguatan transportasi publik. Bahkan di Australia, angkutan umum bisa digratiskan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Tulus berharap momentum kenaikan harga energi ini dapat menjadi titik balik bagi pemerintah dalam membenahi tata kelola subsidi sekaligus mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.(faz/ipg)
