Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) membangun sistem terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya dalam konferensi pers di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Sekarang untuk sementara validasi data, kami membangun percepatan agar para kepala desa, camat, wali kota/bupati, kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala posyandu bisa mengakses url validasidata.bgn.go.id. Silakan nanti dicek, sekolah di daerahnya sudah terdata atau belum, ini langkah awal untuk percepatan," kata Sony, Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 23 April 2026.
Dia mengatakan BGN juga membangun Application Programming Interface (API) yang menggabungkan dan mengintegrasikan data dari berbagai wali data. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, sehingga target penyaluran MBG untuk 82,9 juta penerima manfaat dapat segera tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Penerima manfaat peserta didik dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) itu wali datanya Kemendikdasmen. Kemudian, madrasah dan pondok pesantren, wali datanya adalah Kemenag, sedangkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu wali datanya Kemendukbangga/BKKBN dan Kemenkes," ujar Sony.
Dia menegaskan pelaksanaan program MBG memerlukan data yang terintegrasi pada satu tabel. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kolaborasi antarkementerian/lembaga dalam mengintegrasikan data untuk penyaluran MBG yang lebih tepat sasaran.
"BGN tidak mengintervensi tugas para wali data, kami adalah user atau pengguna data. Untuk optimalisasi perlaksanaan program, kami membutuhkan data yang terintegrasi dalam satu tabel, sehingga nanti seluruh kementerian juga memiliki data yang sama. Para penerima manfaat yang dimana kementerian tersebut menjadi wali data, memiliki data yang sama," tutur dia.
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Dok. Metrotvnews.com/Hendrik
Seluruh kementerian/lembaga yang terlibat juga dapat memantau hingga mengawasi penyaluran MBG. Sebab, data yang sudah ada dapat diakses oleh tim terkait dari berbagai level.
"Nanti mereka bisa mengecek, oh ini sudah sekian persen, atau berapa persen yang masih belum menerima, itu semua datanya sama, semua bisa mengakses, berbagai level bisa mengakses. Keempat kementerian yang sudah saya sebutkan tadi bisa mengakses data tersebut. Jadi, sudah berapa penerima manfaat, kemudian pada tingkat kabupaten/kota, data tersebut juga bisa diakses," ucap Sony.
