Jakarta: Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menargetkan pembentukan jalur komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah ASEAN melalui forum ASEAN for the Peoples Week 2026 yang digelar paralel dengan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.
Pernyataan itu disampaikan Dino saat ditemui awak media seusai forum diskusi publik bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, yang merupakan bagian dari rangkaian acara ASEAN for the Peoples Week 2026 di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Kamis, 24 April 2026.
Dino mengatakan, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga diharapkan dapat menghasilkan mekanisme pertukaran gagasan antara publik dan pembuat kebijakan.
“Kita ingin ada suatu saluran di mana organisasi masyarakat, civil society groups, bisa memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Dino.
Menurut Dino, keterlibatan masyarakat sipil penting mengingat cakupan kerja sama ASEAN yang luas, mulai dari energi, kesehatan, pendidikan, hingga teknologi.
“ASEAN community itu banyak elemennya. Dalam proses pengambilan kebijakan, harus ada masukan, feedback, dan ide dari masyarakat,” kata Dino.
Dino menegaskan bahwa tidak semua masukan harus diadopsi, namun interaksi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat komunitas ASEAN.
“Paling tidak, ada interaksi yang dinamis antara civil society dengan pemerintah dalam ASEAN community ini,” ujar Dino.
Meski demikian, ia mengakui bahwa membangun kerja sama lintas negara dalam skala ASEAN bukan hal yang mudah, terutama jika melibatkan banyak pihak sekaligus.
“Kerja sama antar organisasi di dua negara sudah banyak, tapi kalau sudah melibatkan banyak negara ASEAN sekaligus, itu menjadi tantangan besar,” kata Dino.
Dino menilai ASEAN for the Peoples Week 2026 menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi tersebut, meski masih bersifat eksperimental.
ASEAN for the Peoples Week 2026 Dibidik Jadi Jembatan Aspirasi Warga Asia Tenggara
